Polda Jatim Harus Netral dan Profesional

Polda Jawa Timur diminta netral dan profesionalisme dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pada Pilgub Jatim yang akan digelar Kamis, 29 Agustus.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane mengungkapkan, ada dua potensi ancaman situasi kamtibmas dalam Pilgub Jatim. Pertama, Pilgub Jatim menjadi pertaruhan terakhir partai penguasa (Partai Demokrat) di Pulau Jawa. Jika di Pilgub Jatim incumben mengalami kekalahan berarti partai Presiden SBY akan "kehilangan Pulau Jawa". Sebab di Banten, Jakarta, Jabar, dan Jateng, calon Partai Demokrat kalah telak.

"Sehingga berbagai manuver akan dilakukan pendukungnya untuk memenangkan Pilgub Jatim. Bukan mustahil manuver tersebut menimbulkan benturan-benturan dengan pendukung cagub lain," ujar Neta seperti keterangan tertulisnya, Minggu (25/8).

Ancaman kedua kata Neta adalah, keberadaan Formulir C 1 yang tidak layak berpotensi memanipulasi suara (counting manipulation) yang akan berdampak buruk terhadap integritas pilkada. Selain itu kata dia keberadaan stiker di Formulir C 1 bisa memicu protes bagi cagub yang kalah.

"Apalagi jika pasangan Khofifah-Herman yang menang, keberadaan stiker di Formulir C 1 bisa dinilai sebagai "penarik perhatian" pemilih untuk mencoblosnya," paparnya.

Jelas Neta, keberadaan stiker bisa dinilai sebagai kertas suara yang cacat dan melanggar Peraturan KPU Nomor 17/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pilkada.

IPW menilai, kedua potensi ancaman tersebut ada hal yang sangat serius. Ancaman itu akan marak menjadi konflik tatkala para cagub-cawagub tidak siap menang dan tidak siap kalah.

"Untuk itu Polda Jatim bersikap netral. Sehingga profesional menjaga situasi kamtibmas di Jatim. IPW berharap masing-masing calon bisa menahan diri dan senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat. Kepatuhan terhadap hukum merupakan salah satu syarat pemilu demokratis sesuai standar internasional," tandas Neta. [rus]