Dewan Energi Nasional (DEN) mendorong pemerintah untuk mengurangi impor Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mengurangi beban devisa negara terkait dengan melemahnya nilai rupiah terhadap dolar AS.
Anggota DEN Tumiran mengatakan, dana cadangan devisa negara salah satunya digunakan untuk impor bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan nilai tukar rupiah yang tembus Rp 11 ribu per dolar AS, membuat subsidi BBM ikut membengkak.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu mengurangi konsumsi BBM dengan memberi peluang kepada Energi Baru Terbarukan (EBT), salah satunya Bahan Bakar Nabati (BBN).
Menurutnya, pemerintah bisa mengurangi beban devisa negara dengan menekan impor BBM sebesar 50 ribu barel per hari (bph). Anggaran itu dialihkan untuk membeli biofuel. Penghematan 50 ribu bph itu berarti penghematan 5 juta dolar AS.
“Apabila diakumulasikan dalam satu bulan, maka 150 juta dolar AS terselamatkan. Dalam satu tahun maka penghematan mencapai 1,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp 18 triliun,†tandasnya.
Meskipun begitu, Tumiran menghimbau pada masyarakat untuk melakukan penghematan konsumsi BBM. Sebab, langkah ini telah membantu pemerintah mengurangi impor BBM.
Rontoknya rupiah juga bikin panik PT Pertamina (Persero). Pasalnya, perusahaan minyak pelat merah itu menggunakan dolar untuk impor BBM. “Ya memang, (nanti) kami akan berusaha untuk meminimalisir impor,†kata Dirut Pertamina Karen Agustiawan di kantornya, kemarin.
Menurut Karen, cara meminimalisir impor BBM adalah memaksimalkan produksi minyak. Kendati begitu, Karen enggan memberikan target pengurangan impor BBM tersebut. Dia hanya bilang, pihaknya terus berkomunikasi dengan Bank Indonesia (BI) akan ketersediaan dolar AS dan gap defisit neraca perdagangan.
“Jadi kita melihatnya harus dari situ. Kita tidak bisa bilang mematok dikurangi berapa juta barel, tapi kami melihat kondisi per hari,†tandas Karen.
Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan, salah satu cara mengurangi impor BBM adalah dengan mempercepat pembangunan kilang. Menurutnya, saat ini Pertamina telah merampungkan pembuatan feasibility study (FS) atau uji kelayakan atas rencananya membangun kilang minyak.
Dahlan mengakui, dalam pembuatan FS ini tidak begitu saja mendapatkan restu dari Menteri Keuangan yang kala itu masih dijabat oleh Agus Martowardojo. Karena itu, Pertamina tidak segan merangkul para profesional dalam pembuatan FS tersebut.
Saat ini, lanjut Dahlan, dirinya tengah menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan terkait FS yang telah diselesaikan oleh Pertamina.
“Tinggal menunggu keputusan Kemenkeu agar bisa disetujui atau tidak karena ini untuk mengurangi impor BBM,†tukasnya.
Lebih jauh, bekas bos PLN itu juga meminta Pertamian untuk menjaga ketat konsumsi BBM subsidi agar tepat sasaran dan tidak diselundupkan. Karena itu, Pertamina harus segera memasang alat pengendali BBM subsidi berupa Radio Frequency Identification (RFID) mulai Oktober 2013 di setiap SPBU.
“Saya minta Pertamina terapkan sistem monitoring BBM subsidi untuk seluruh Jawa, bukan hanya di Jabodetabek. Itu mulai akhir Oktober,†tegasnya.
Menurut Dahlan, alat ini murni difungsikan untuk mengontrol konsumsi BBM bersubsidi. Menurutnya, pemasangan alat ini sangat membantu mencegah kebocoran penyalurannya.
“Kalau alat itu sudah dipasang, membantu menghilangkan permainan BBM subsidi. Maka nggak ada permainan BBM subsdi. Misalnya pemerintah beli subsidi untuk sekian juta liter, apakah betul Pertamina salurkan,†jelas Dahlan.
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eni Sri Hartati mewanti-wanti, pelemahan rupiah akan mendorong pemerintah berutang lagi untuk menutupi besarnya anggaran impor minyak dari luar negeri.
“Pelemahan rupiah akan mempengaruhi besarnya anggaran subsidi karena pemerintah harus mengimpor minyak dari luar negeri. Utang pun bakal melonjak,†jelas Eni.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, salah satu penyebab melemahnya kurs rupiah terhadap dolar AS karena adanya beberapa tekanan. Salah satunya tekanan dari sisi domestik yang dilatar belakangi oleh defisit transaksi berjalan.
Chatib bilang, mayoritas penyebab transaksi berjalan defisit dipengaruhi oleh impor pada neraca migas. Namun, impor migas tersebut akan berkurang dengan adanya kenaikan harga BBM bersubsidi. [Harian Rakyat Merdeka]
