Ahok Mau Ubah Pola Rekrut PNS DKI

Perlahan-lahan, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku juga sudah mulai mempercayai kinerja Biro Hukum DKI. Terbukti, ia kini mengajak diskusi terlebih dahulu pejabat di bagian tersebut jika menyangkut kajian program pembangunan di ibukota.

"Berarti kita percaya dong. Nah, ada yang bisa dipercaya dan tidak bisa dipercaya. Secara keseluruhan, semua menurut saya sih oke. Saya nggak ngitung persennya, tapi adalah beberapa yang nggak bisa dipercaya," ujar Basuki di Balaikota, Jakarta Pusat, Kamis (22/8).

Bahkan, lanjut dia, saat ini tengah dipersiapkan pembentukan birokrasi baru di Pemprov DKI seperti diusulkan Indonesia Corruption Watch (ICW). Namun untuk mewujudkannya, menurut Basuki, tidaklah mudah. Ada saja kendala yang harus dihadapi.

Salah satu langkah yang sudah dimulai yakni mencari pejabat berkompeten melalui seleksi jabatan atau promosi terbuka. Promosi ini tidak terbatas pada posisi lurah dan camat melainkan juga pejabat eselon II hingga IV.

"Kita pengen yang semacam karya tulis itu loh. Jadi passion-nya kemana. Itu yang kita pengen tahu. Sama tadi kasus Damkar kan. Banyak orang melamar PNS DKI, tapi dia nggak ada niat mau kerja di situ cuma karena lihat ada formasi, demi supaya jadi PNS, dia ngelamar saja. Begitu dimasukin ke Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), dia shock," bebernya.

"Dia mau minta pindah, Damkar kurang orang dong. Itu yang masalah, makanya kita mau ubah cara masuk rekrut seperti itu. Harus kita evaluasi," imbuh suami dari Veronica Tan ini.[wid]