Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terus memantau pergerakan nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan (IHSG).
Presiden juga meminta Menteri Keuangan Chatib Basri untuk berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia (BI), pimpinan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
Hal itu diungkapkan Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan, Firmanzah, dan disiarkan presidenri.go.id, Selasa petang (20/8).
"Presiden telah menerima laporan mengenai pergerakan nilai tukar rupiah dan IHSG ini. Presiden juga menginstruksikan Menteri Keuangan untuk membahas
policy respons dan mitigasi dalam forum Stabilitas Sistem Keuangan (SSK)," kata Firmanzah.
Forum SSK merupakan forum untuk membahas koordinasi kebijakan moneter dan fiskal. Forum ini terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Menurut Presiden, koordinasi kebijakan ini sangat diperlukan dalam situasi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan IHSG.
Firmanzah melanjutkan bahwa hari ini nilai rupiah diperdagangkan menembus Rp 11 ribu per dolar AS. Turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ini merupakan dampak dari rencana pengurangan stimulus fiskal (quantitative easing) di AS. Akibat kebijakan tersebut terjadi pelemahan sejumlah mata uang dan IHSG regional. Indonesia tak terkecuali.
"Sejumlah negara berkembang dan emerging econonomy terkena dampak kebijakan AS tersebut, antara lain India, Thailand, Australia, dan Indonesia," ucapnya.
Sebelumnya, ekonom senior Dradjad H Wibowo menyarankan kepada Presiden SBY dan para menteri untuk berhenti menganggap enteng masalah stabilitas makro yang sedang dihadapi. Dradjad juga mempersilakan Forum SSK untuk menggelar rapat. Namun yang lebih penting adalah kebijakan yang efektif untuk segera menangani masalah trade deficit dan utang swasta.
Dradjad menyarankan agar RAPBN 2014 dirombak total supaya lebih sesuai dengan realitas, dan bukan mimpi apalagi halusinasi menjelang Pemilu. Sementara APBN 2013 harus segera disesuaikan dengan kemampuan penerimaan pajak yang banyak merosot tahun ini. Sebab pelaku pasar akan lebih menghargai langkah yang efektif yang sesuai realitas.
[ald]
