Gesekan kembali mewarnai hubungan Jakarta dan Canberra gara-gara aktivis Australia dan Papua Barat berniat mendarat di Papua, sebagai bentuk protes atas kekerasan yang dialami masyarakat Papua Barat. Aksi kelompok itu dinilai hanyalah sensasi.
Aktivis Australia dan Papua Barat berlayar dari Cairns, Australia, Sabtu (17/8) waktu setempat dengan tujuan Papua Barat. Namun, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menegaskan, kapal tersebut tidak merapat di Papua Barat, melainkan di Papua New Guinea (PNG).
Diketahui, sekitar 50 orang dalam rombongan yang bernama Freedom Flotilla menumpang dua kapal ke pantai timur Australia, melalui Selat Torres, lalu menuju PNG, di mana mereka berharap dapat melanjutkan perjalanan ke Merauke, pantai selatan Papua.
Di antara mereka, seorang warga Aborigin Australia, Kevin Buzzacott, dan pemimpin separatis Papua Jacob Rumbiak. Anehnya, mereka menolak visa Indonesia, dan akan memasuki perairan Indonesia tanpa izin berlayar.
Langkah Freedom Flotilla pun dinilai Pemerintah Indonesia sebagai upaya mencari sensasi. “Ini hanya upaya dari sekelompok orang untuk mencari perhatian,†kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Michael Tene, kemarin.
Tene menekankan bahwa pihak Indonesia tidak akan menerima masuknya orang asing tanpa dokumen yang jelas. “Bahkan hanya nelayan biasa pun akan kami tindak jika tidak memiliki dokumen lengkap,†lanjutnya.
Ulah kelompok yang akan mengupayakan pelayaran kapal dari Cairns menuju ke Pulau Daru, PNG itu, terus dimonitor Indonesia pemerintah dengan berkomunikasi bersama pemerintah Australia dan PNG.
Sedangkan lewat siaran pers-nya kemarin, Kedutaan Besar Australia di Indonesia memberikan pernyataan mengenai kelompok Freedom Flotilla. Isinya, Freedom Flotilla adalah golongan pinggiran yang pandangannya tidak didukung orang Australia pada umumnya.
“Pemerintah Australia tidak pernah mendukung tindakan kelompok yang berusaha untuk melanggar hukum negara lain, termasuk Freedom Flotilla,†bunyi pernyataan pers Kedutaan Besar Australia.
“Jika mereka berusaha masuk ke wilayah Indonesia, itu berarti tindakan illegal,†tegasnya.
“Kebijakan Pemerintah Australia tentang kedaulatan Indonesia benar-benar jelas. Australia mengakui dan mendukung kedaulatan Indonesia termasuk provinsi-provinsi Papua.†[Harian Rakyat Merdeka]
