Komnas HAM: Presiden SBY Harus Tegas

Pemerintah Republik Indonesia diminta untuk memperlihatkan sikap tegas berkaitan dengan kekerasan militer yang terjadi di Mesir. Sayangnya pemerintahan SBY, seperti yang sudah-sudah, sejauh ini pun masih memperlihatkan sikap pasi menyaksikan kekejaman di depan mata itu.

"Sikap ini justru tidak respek dan proteksi terhadap hak asasi manusia sebagai anggota PBB," ujar anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai kepada Rakyat Merdeka Online, Kamis pagi (15/8).

Menurut Pigai ada dua tindakan militer Mesir yang dipimpin Jenderal Abdel Fatah Al Sisi yang bertentangan dengan demokrasi dan HAM.

Pertama, kudeta miter adalah anti-demokrasi karena dunia telah melihat Ikhwanul Muslimin memenangkan pemilu di Mesir dan menjadikan Muhammad Mursi sebagai presiden. Alasan militer Mesir bahwa penggulingan dilakukan karena Mursi tidak mau berkoalisi atau rekonsiliasi dengan kelompok lain tidak dapat dibenarkan.

Kedua, kekerasan dan kekejaman yang mengakibatkan ratusan bahkan ribuan orang tewas bertentangan dengan Deklarasi Universal PBB tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

"Indonesia sebagai negara pihak yang menandatangi Konvensi PBB tentang ICCPR harus tegas terhadap kekejaman militer Mesir yang secara sengaja membungkam kebebasan ekpresi rakyat, melalukan penganiayaan, penyiksaan, serta pembunuhan terhadap demonstran pendukung Mursi," demikian Natalius Pigai. [dem]