Berita

Herman: Saya Kembali untuk Menjaga Tanah Jawa Timur

SENIN, 12 AGUSTUS 2013 | 23:11 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

"Tahun 2005 saya datang ke sini sebagai Kapolda Jawa Timur, 2009 saya mengundurkan diri sebagai Kapolda Jatim, dan 2014 saya kembali lagi ke Jawa Timur untuk menjaga tanah Pahlawan, membangun tanah Majahpahit, Singosari, Blambangan, Ronggolawe, dan Mataraman."

Kalimat 'patriotik' itu dilontarkan Cawagub Herman Suryadi Sumawiredja saat pemaparan visi misi Cagub-Cawagub Jatim di hadapan anggota DPRD Jatim, Senin (12/8).

Lanjut Herman, bicara pembangunan tak bisa lepas dari infrastruktur, entah itu perdagangan, pariwisata atau pendidikan.


"Kalau pendidikan, ya masalah yang 20 persen (anggaran dari APBD) itu. Kalau pembangunan jalan, juga bicara 10 persen yang harus dikembalikan dari dana pajak kendaraan bermotor," terangnya.

 Tapi, kata Herman, yang paling membedakan bukanlah perencanaan. Meski teori menyebutkan bahwa 60 persen keberhasilan karena perencanaan. "Tapi bagi kami, ada satu kunci yakni leadership itu sendiri. Kami sudah mapping dan tahu jalan keluarnya. Anggaran juga sudah tahu, Jatim itu membutuhkan kurang lebih 16 sampai 17 triliun," kata Cawagub pasangan Khofifah Indar Parawansa tersebut.

Herman optimistis pembangunan bakal berjalan dengan baik, karena pos belanja pegawai hanya 2-3 triliun. "Kondisi ini beda dengan kabupaten/kota karena APBD-nya memang banyak terkuras untuk belanja pegawai, sehingga biaya proyeknya, investasinya kurang. Jadi, kuncinya seperti dituturkan Ibu Khofifah: We need strong leader. Masyarakat Jatim butuh strong leader," tegasnya.

Selain itu, pasangan Berkah ingin menggeser paradigma yang selama ini mengatakan bahwa gubernur adalah 'pemilik sah' pemerintah daerah, atau penguasa yang bisa melakukan 'segalanya' di daerahnya. Menurut Herman, jika terpilih, dalam kesehariannya Khofifah-Herman akan menempatkan diri sebagai administrator, pengemban koordinator tugas pembagunan.

"Duit (APBD) itu punya rakyat, bukan punya nenek moyang saya atau gubernur, bukan. Kita harus kembalikan ke kabupaten, kembalikan ke desa. Kita juga sudah koordinasi dengan perangkat desa. Selain itu, anggaran juga harus transparan, kalau perlu dikorankan saja, biar nggak ada yang disembunyikan," jelasnya.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

UPDATE

Komisi I DPR: Kisruh Rating IGRS di Steam Picu Kegaduhan

Rabu, 08 April 2026 | 19:50

JK Jangan jadi Martir Pemecah Belah Bangsa

Rabu, 08 April 2026 | 19:41

Narasi Pesimis di Tengah Gejolak Global Ganggu Stabilitas Nasional

Rabu, 08 April 2026 | 19:19

Ulama Dukung Wacana BNN Larang Vape

Rabu, 08 April 2026 | 19:18

KAMMI: Kerusakan Lingkungan Tidak Bisa Selesai di Ruang Diskusi

Rabu, 08 April 2026 | 19:05

WFH Momentum Perkuat Layanan Digital

Rabu, 08 April 2026 | 19:02

Motor Listrik Operasional SPPG Sudah Direncanakan Sejak 2025

Rabu, 08 April 2026 | 19:00

Harus Melayani, Kader PKB Jangan jadi Tamu 5 Tahunan

Rabu, 08 April 2026 | 18:51

JK Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli Buat Akhiri Polemik

Rabu, 08 April 2026 | 18:44

7 Menu Warteg Paling Dicari Orang Indonesia

Rabu, 08 April 2026 | 18:42

Selengkapnya