Berita

Herman: Saya Kembali untuk Menjaga Tanah Jawa Timur

SENIN, 12 AGUSTUS 2013 | 23:11 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

"Tahun 2005 saya datang ke sini sebagai Kapolda Jawa Timur, 2009 saya mengundurkan diri sebagai Kapolda Jatim, dan 2014 saya kembali lagi ke Jawa Timur untuk menjaga tanah Pahlawan, membangun tanah Majahpahit, Singosari, Blambangan, Ronggolawe, dan Mataraman."

Kalimat 'patriotik' itu dilontarkan Cawagub Herman Suryadi Sumawiredja saat pemaparan visi misi Cagub-Cawagub Jatim di hadapan anggota DPRD Jatim, Senin (12/8).

Lanjut Herman, bicara pembangunan tak bisa lepas dari infrastruktur, entah itu perdagangan, pariwisata atau pendidikan.


"Kalau pendidikan, ya masalah yang 20 persen (anggaran dari APBD) itu. Kalau pembangunan jalan, juga bicara 10 persen yang harus dikembalikan dari dana pajak kendaraan bermotor," terangnya.

 Tapi, kata Herman, yang paling membedakan bukanlah perencanaan. Meski teori menyebutkan bahwa 60 persen keberhasilan karena perencanaan. "Tapi bagi kami, ada satu kunci yakni leadership itu sendiri. Kami sudah mapping dan tahu jalan keluarnya. Anggaran juga sudah tahu, Jatim itu membutuhkan kurang lebih 16 sampai 17 triliun," kata Cawagub pasangan Khofifah Indar Parawansa tersebut.

Herman optimistis pembangunan bakal berjalan dengan baik, karena pos belanja pegawai hanya 2-3 triliun. "Kondisi ini beda dengan kabupaten/kota karena APBD-nya memang banyak terkuras untuk belanja pegawai, sehingga biaya proyeknya, investasinya kurang. Jadi, kuncinya seperti dituturkan Ibu Khofifah: We need strong leader. Masyarakat Jatim butuh strong leader," tegasnya.

Selain itu, pasangan Berkah ingin menggeser paradigma yang selama ini mengatakan bahwa gubernur adalah 'pemilik sah' pemerintah daerah, atau penguasa yang bisa melakukan 'segalanya' di daerahnya. Menurut Herman, jika terpilih, dalam kesehariannya Khofifah-Herman akan menempatkan diri sebagai administrator, pengemban koordinator tugas pembagunan.

"Duit (APBD) itu punya rakyat, bukan punya nenek moyang saya atau gubernur, bukan. Kita harus kembalikan ke kabupaten, kembalikan ke desa. Kita juga sudah koordinasi dengan perangkat desa. Selain itu, anggaran juga harus transparan, kalau perlu dikorankan saja, biar nggak ada yang disembunyikan," jelasnya.[dem]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya