Berita

Herman: Saya Kembali untuk Menjaga Tanah Jawa Timur

SENIN, 12 AGUSTUS 2013 | 23:11 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

"Tahun 2005 saya datang ke sini sebagai Kapolda Jawa Timur, 2009 saya mengundurkan diri sebagai Kapolda Jatim, dan 2014 saya kembali lagi ke Jawa Timur untuk menjaga tanah Pahlawan, membangun tanah Majahpahit, Singosari, Blambangan, Ronggolawe, dan Mataraman."

Kalimat 'patriotik' itu dilontarkan Cawagub Herman Suryadi Sumawiredja saat pemaparan visi misi Cagub-Cawagub Jatim di hadapan anggota DPRD Jatim, Senin (12/8).

Lanjut Herman, bicara pembangunan tak bisa lepas dari infrastruktur, entah itu perdagangan, pariwisata atau pendidikan.


"Kalau pendidikan, ya masalah yang 20 persen (anggaran dari APBD) itu. Kalau pembangunan jalan, juga bicara 10 persen yang harus dikembalikan dari dana pajak kendaraan bermotor," terangnya.

 Tapi, kata Herman, yang paling membedakan bukanlah perencanaan. Meski teori menyebutkan bahwa 60 persen keberhasilan karena perencanaan. "Tapi bagi kami, ada satu kunci yakni leadership itu sendiri. Kami sudah mapping dan tahu jalan keluarnya. Anggaran juga sudah tahu, Jatim itu membutuhkan kurang lebih 16 sampai 17 triliun," kata Cawagub pasangan Khofifah Indar Parawansa tersebut.

Herman optimistis pembangunan bakal berjalan dengan baik, karena pos belanja pegawai hanya 2-3 triliun. "Kondisi ini beda dengan kabupaten/kota karena APBD-nya memang banyak terkuras untuk belanja pegawai, sehingga biaya proyeknya, investasinya kurang. Jadi, kuncinya seperti dituturkan Ibu Khofifah: We need strong leader. Masyarakat Jatim butuh strong leader," tegasnya.

Selain itu, pasangan Berkah ingin menggeser paradigma yang selama ini mengatakan bahwa gubernur adalah 'pemilik sah' pemerintah daerah, atau penguasa yang bisa melakukan 'segalanya' di daerahnya. Menurut Herman, jika terpilih, dalam kesehariannya Khofifah-Herman akan menempatkan diri sebagai administrator, pengemban koordinator tugas pembagunan.

"Duit (APBD) itu punya rakyat, bukan punya nenek moyang saya atau gubernur, bukan. Kita harus kembalikan ke kabupaten, kembalikan ke desa. Kita juga sudah koordinasi dengan perangkat desa. Selain itu, anggaran juga harus transparan, kalau perlu dikorankan saja, biar nggak ada yang disembunyikan," jelasnya.[dem]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Menhub Perketat Izin Berlayar di Labuan Bajo demi Keamanan Wisata Nataru

Kamis, 01 Januari 2026 | 08:15

Nasib Kenaikan Gaji PNS 2026 Ditentukan Hasil Evaluasi Ekonomi Kuartal I

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:58

Cahaya Solidaritas di Langit Sydney: Menyongsong 2026 dalam Dekapan Duka dan Harapan

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:40

Refleksi Pasar Ekuitas Eropa 2025: Tahun Kebangkitan Menuju Rekor

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:13

Bursa Taiwan Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah Berkat Lonjakan AI

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:02

3.846 Petugas Bersihkan Sampah Tahun Baru

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:58

Mustahil KPK Berani Sentuh Jokowi dan Keluarganya

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:22

Rakyat Sulit Maafkan Kebohongan Jokowi selama 10 Tahun

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:03

Pilkada Lewat DPRD Abaikan Nyawa Demokrasi

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:45

Korupsi Era Jokowi Berlangsung Terang Benderang

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:21

Selengkapnya