Berita

Politik

BMI Jatim Dorong MJH Ikut Konvensi Demokrat

SENIN, 05 AGUSTUS 2013 | 23:08 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pemilihan presiden (Pilpres) yang akan digelar pada 2014 mendatang diharapkan mampu menjaring dan memilih calon-calon pemimpin yang memiliki kemampuan memperjuangkan hak dasar masyarakat khususnya kaum buruh dan para pekerja.

Kandidat calon presiden selama ini yang didominasi dari unsur, politikus, TNI dan pengusaha dinilai masih belum mewakili keinginan dan harapan rakyat Indonesia. Saat ini, rakyat berharap dapat memilih dan dipimpin seorang tokoh muda dari unsur aktivis yang dikenal berani dan sudah terbukti memikirkan dan membela rakyat.

Untuk itu, komunitas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tergabung dalam Buruh Migran Indonesia (BMI) di 21 kabupaten/kota di Jawa Timur memberikan deklarasi dukungan kepada salah satu tokoh muda Mohammad Jumhur Hidayat (MJH), yang dipercaya mampu memimpin negeri ini menjadi lebih baik lagi.  Mereka juga mendorong MJH ikut konvensi capres Partai Demokrat.


"Kami butuh seorang pemimpin yang mempunyai perhatian serius terhadap kaum buruh dan para pekerja dalam membela serta memperjuangkan hak dan kesejahteraan," ujar Koordinator Komunitas BMI Jawa Timur, Atik Tri Astuti kepada wartawan, Senin (5/8).

Komunitas BMI yang menyatakan dukungan kepada MJH meliputi komunitas BMI Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Blitar, Kota Malang, Kabupaten Malang, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Tuban, Situbondo, Sampang, Pamekasan, Ngawi, Madiun, Lamongan, Bondowoso dan Jombang. Menurut Atik, alasan BMI memberikan dukungan karena MJH seorang pejabat yang berani memperjuangkan standarisasi upah TKI.

"Kami melihat MJH juga berhasil dalam membangun sistem online yang bisa menghapuskan perdagangan orang dalam sistem penempatan TKI," bebernya.

Selain itu, kata Atik dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Jumhur dinilai sosok yang berani  memperjuangkan TKI di dalam diplomasi internasional.

"Kepemimpinan Jumhur di BNP2TKI yang memperoleh penghargaan lima kali berturut-turut dalam laporan keuangan BPK dengan predikat wajar tanpa pengecualian menjadi dasar mengapa BMI mendukung Jumhur," katanya. [dem]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya