Berita

Politik

BMI Jatim Dorong MJH Ikut Konvensi Demokrat

SENIN, 05 AGUSTUS 2013 | 23:08 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pemilihan presiden (Pilpres) yang akan digelar pada 2014 mendatang diharapkan mampu menjaring dan memilih calon-calon pemimpin yang memiliki kemampuan memperjuangkan hak dasar masyarakat khususnya kaum buruh dan para pekerja.

Kandidat calon presiden selama ini yang didominasi dari unsur, politikus, TNI dan pengusaha dinilai masih belum mewakili keinginan dan harapan rakyat Indonesia. Saat ini, rakyat berharap dapat memilih dan dipimpin seorang tokoh muda dari unsur aktivis yang dikenal berani dan sudah terbukti memikirkan dan membela rakyat.

Untuk itu, komunitas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tergabung dalam Buruh Migran Indonesia (BMI) di 21 kabupaten/kota di Jawa Timur memberikan deklarasi dukungan kepada salah satu tokoh muda Mohammad Jumhur Hidayat (MJH), yang dipercaya mampu memimpin negeri ini menjadi lebih baik lagi.  Mereka juga mendorong MJH ikut konvensi capres Partai Demokrat.


"Kami butuh seorang pemimpin yang mempunyai perhatian serius terhadap kaum buruh dan para pekerja dalam membela serta memperjuangkan hak dan kesejahteraan," ujar Koordinator Komunitas BMI Jawa Timur, Atik Tri Astuti kepada wartawan, Senin (5/8).

Komunitas BMI yang menyatakan dukungan kepada MJH meliputi komunitas BMI Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Blitar, Kota Malang, Kabupaten Malang, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Tuban, Situbondo, Sampang, Pamekasan, Ngawi, Madiun, Lamongan, Bondowoso dan Jombang. Menurut Atik, alasan BMI memberikan dukungan karena MJH seorang pejabat yang berani memperjuangkan standarisasi upah TKI.

"Kami melihat MJH juga berhasil dalam membangun sistem online yang bisa menghapuskan perdagangan orang dalam sistem penempatan TKI," bebernya.

Selain itu, kata Atik dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Jumhur dinilai sosok yang berani  memperjuangkan TKI di dalam diplomasi internasional.

"Kepemimpinan Jumhur di BNP2TKI yang memperoleh penghargaan lima kali berturut-turut dalam laporan keuangan BPK dengan predikat wajar tanpa pengecualian menjadi dasar mengapa BMI mendukung Jumhur," katanya. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya