Berita

patrialis akbar/net

HAKIM MK

Alasan Menolak Patrialis Akbar Semakin Tak Rasional

SENIN, 05 AGUSTUS 2013 | 09:50 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Argumentasi menolak penunjukan Patrialis Akbar sebagai Hakim Konstitusi dirasa semakin tidak rasional. Sekarang malah ada yang menyebut penunjukan itu dimaksudkan untuk mengamankan hasil pileg dan pilpres 2014 untuk partai Demokrat. Argumen ini selain tidak valid juga tidak masuk dalam hitungan akal sehat.

"Walau sudah resmi mundur sejak menjabat komisaris di PT Bukit Asam, kemarin Patrialis masih disebut sebagai orang PAN. Hari ini, Patrialis dinilai masuk MK untuk mengamankan Partai Demokrat. Kalau betul mau mengamankan hasil pileg dan pilpres untuk kepentingan Partai Demokrat, tidak mungkin Patrialis yang ditunjuk. SBY pasti akan mencari kader partai Demokrat atau setidaknya pendukung atau simpatisan," ujar Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay.

Selain itu, rencana mengamankan hasil pileg dan pilpres lewat MK tidak semudah yang dibayangkan. Pasalnya, ada 8 orang hakim lain yang akan bersama Patrialis di MK. Dari kedelapan orang itu, tiga diantaranya adalah resmi berasal dari DPR dan tentu berasal dari partai politik. Pertanyaannya, apakah mereka akan mendiamkan jika ada salah seorang hakim yang partisan?


"Kenapa dulu tidak pernah menyebut bahwa Mahfudh MD menjadi hakim konstitusi untuk mengamankan PKB? Atau mengapa tidak menyebut bahwa saat ini Akil Mochtar berpihak pada kepentingan Golkar? Mengapa hanya Patrialis yang dinilai seperti itu?" tambah Saleh.

Yang lebih mengherankan, pihak-pihak yang tidak senang dengan Patrialis tidak pernah menyinggung soal perpanjangan masa tugas Maria Farida Indrati sebagai perwakilan pemerintah di MK. Padahal, Patrialis dan Maria sama-sama diajukan oleh presiden dengan kepres yang sama. Penolakan-penolakan yang tidak rasional dan cenderung tendensius ini dinilai memiliki tujuan dan target buruk.

"Targe-target buruk itulah yang perlu diungkap. Jelas kok, argumen penolakan sangat mengada-ngada dan dibuat-buat. Berarti, ada niat dan target buruk," demikian Saleh. [dem]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya