Berita

patrialis akbar/net

HAKIM MK

Alasan Menolak Patrialis Akbar Semakin Tak Rasional

SENIN, 05 AGUSTUS 2013 | 09:50 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Argumentasi menolak penunjukan Patrialis Akbar sebagai Hakim Konstitusi dirasa semakin tidak rasional. Sekarang malah ada yang menyebut penunjukan itu dimaksudkan untuk mengamankan hasil pileg dan pilpres 2014 untuk partai Demokrat. Argumen ini selain tidak valid juga tidak masuk dalam hitungan akal sehat.

"Walau sudah resmi mundur sejak menjabat komisaris di PT Bukit Asam, kemarin Patrialis masih disebut sebagai orang PAN. Hari ini, Patrialis dinilai masuk MK untuk mengamankan Partai Demokrat. Kalau betul mau mengamankan hasil pileg dan pilpres untuk kepentingan Partai Demokrat, tidak mungkin Patrialis yang ditunjuk. SBY pasti akan mencari kader partai Demokrat atau setidaknya pendukung atau simpatisan," ujar Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay.

Selain itu, rencana mengamankan hasil pileg dan pilpres lewat MK tidak semudah yang dibayangkan. Pasalnya, ada 8 orang hakim lain yang akan bersama Patrialis di MK. Dari kedelapan orang itu, tiga diantaranya adalah resmi berasal dari DPR dan tentu berasal dari partai politik. Pertanyaannya, apakah mereka akan mendiamkan jika ada salah seorang hakim yang partisan?


"Kenapa dulu tidak pernah menyebut bahwa Mahfudh MD menjadi hakim konstitusi untuk mengamankan PKB? Atau mengapa tidak menyebut bahwa saat ini Akil Mochtar berpihak pada kepentingan Golkar? Mengapa hanya Patrialis yang dinilai seperti itu?" tambah Saleh.

Yang lebih mengherankan, pihak-pihak yang tidak senang dengan Patrialis tidak pernah menyinggung soal perpanjangan masa tugas Maria Farida Indrati sebagai perwakilan pemerintah di MK. Padahal, Patrialis dan Maria sama-sama diajukan oleh presiden dengan kepres yang sama. Penolakan-penolakan yang tidak rasional dan cenderung tendensius ini dinilai memiliki tujuan dan target buruk.

"Targe-target buruk itulah yang perlu diungkap. Jelas kok, argumen penolakan sangat mengada-ngada dan dibuat-buat. Berarti, ada niat dan target buruk," demikian Saleh. [dem]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

UPDATE

Plesetan Gelar Adat Jokowi: ‘Baginda Raja Rakus Bin Tamak’

Minggu, 28 Juni 2026 | 05:50

Proyek Kapal Perang Filipina di PT PAL Dongkrak Industri Lokal Naik Kelas

Minggu, 28 Juni 2026 | 05:20

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

Pengelolaan Sawit Butuh ‘Nexus Baru’ Hidupkan Ekonomi Sirkular

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:39

Program BISA Biru TelkomGroup Lestarikan Ekosistem Terumbu Karang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:19

TNI dan Tentara Malaysia Perkuat Kesiapsiagaan dan Kerja Sama Kemanusiaan

Minggu, 28 Juni 2026 | 03:57

Perjanjian Kerja Bersama Cerminkan Hubungan Industrial yang Sehat

Minggu, 28 Juni 2026 | 03:45

Sultan Didapuk jadi Ketum TP Sriwidjaja Perkuat Pembangunan Daerah

Minggu, 28 Juni 2026 | 03:20

Indonesia Berpotensi Terima 260 Juta Dolar AS Lindungi Ekosistem Laut

Minggu, 28 Juni 2026 | 02:59

Politisi Mutan Bernama Prabowo

Minggu, 28 Juni 2026 | 02:45

Selengkapnya