Berita

patrialis akbar/net

HAKIM MK

Alasan Menolak Patrialis Akbar Semakin Tak Rasional

SENIN, 05 AGUSTUS 2013 | 09:50 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Argumentasi menolak penunjukan Patrialis Akbar sebagai Hakim Konstitusi dirasa semakin tidak rasional. Sekarang malah ada yang menyebut penunjukan itu dimaksudkan untuk mengamankan hasil pileg dan pilpres 2014 untuk partai Demokrat. Argumen ini selain tidak valid juga tidak masuk dalam hitungan akal sehat.

"Walau sudah resmi mundur sejak menjabat komisaris di PT Bukit Asam, kemarin Patrialis masih disebut sebagai orang PAN. Hari ini, Patrialis dinilai masuk MK untuk mengamankan Partai Demokrat. Kalau betul mau mengamankan hasil pileg dan pilpres untuk kepentingan Partai Demokrat, tidak mungkin Patrialis yang ditunjuk. SBY pasti akan mencari kader partai Demokrat atau setidaknya pendukung atau simpatisan," ujar Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay.

Selain itu, rencana mengamankan hasil pileg dan pilpres lewat MK tidak semudah yang dibayangkan. Pasalnya, ada 8 orang hakim lain yang akan bersama Patrialis di MK. Dari kedelapan orang itu, tiga diantaranya adalah resmi berasal dari DPR dan tentu berasal dari partai politik. Pertanyaannya, apakah mereka akan mendiamkan jika ada salah seorang hakim yang partisan?


"Kenapa dulu tidak pernah menyebut bahwa Mahfudh MD menjadi hakim konstitusi untuk mengamankan PKB? Atau mengapa tidak menyebut bahwa saat ini Akil Mochtar berpihak pada kepentingan Golkar? Mengapa hanya Patrialis yang dinilai seperti itu?" tambah Saleh.

Yang lebih mengherankan, pihak-pihak yang tidak senang dengan Patrialis tidak pernah menyinggung soal perpanjangan masa tugas Maria Farida Indrati sebagai perwakilan pemerintah di MK. Padahal, Patrialis dan Maria sama-sama diajukan oleh presiden dengan kepres yang sama. Penolakan-penolakan yang tidak rasional dan cenderung tendensius ini dinilai memiliki tujuan dan target buruk.

"Targe-target buruk itulah yang perlu diungkap. Jelas kok, argumen penolakan sangat mengada-ngada dan dibuat-buat. Berarti, ada niat dan target buruk," demikian Saleh. [dem]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Menhub Perketat Izin Berlayar di Labuan Bajo demi Keamanan Wisata Nataru

Kamis, 01 Januari 2026 | 08:15

Nasib Kenaikan Gaji PNS 2026 Ditentukan Hasil Evaluasi Ekonomi Kuartal I

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:58

Cahaya Solidaritas di Langit Sydney: Menyongsong 2026 dalam Dekapan Duka dan Harapan

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:40

Refleksi Pasar Ekuitas Eropa 2025: Tahun Kebangkitan Menuju Rekor

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:13

Bursa Taiwan Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah Berkat Lonjakan AI

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:02

3.846 Petugas Bersihkan Sampah Tahun Baru

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:58

Mustahil KPK Berani Sentuh Jokowi dan Keluarganya

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:22

Rakyat Sulit Maafkan Kebohongan Jokowi selama 10 Tahun

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:03

Pilkada Lewat DPRD Abaikan Nyawa Demokrasi

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:45

Korupsi Era Jokowi Berlangsung Terang Benderang

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:21

Selengkapnya