Kalau mengikuti logika penjenjangan karir normal, maka perwira tinggi bintang tiga lah yang menjadi Kapolri. Namun, bukan tidak mungkin Presiden SBY menunjuk Kapolri baru pengganti Jenderal Timur Pradopo berdasarkan "kedekatan" sekalipun dari karir keperwiraan, dia masih bintang dua.
"Kita ingat bagaimana Presiden SBY bermanuver memaksakan percepatan kenaikan pangkat Timur sehingga atas "karep" nya itulah Timur pun jadi Kapolri. Ada mekanisme kedua berupa akal-akalan atau pengkondisian yangg terjadi di luar speed normal," kata anggota Komisi III DPR, Eva K. Sundari kepada Rakyat Merdeka Online, Minggu (4/8).
Sebenarnya, kata Eva, kalau tidak ada kenaikan pangkat yang dikondisikan di luar kelaziman, maka siapa Kapolri akan tergantung kapan Timur Pradopo diganti dan siapa yang bintang tiga saat itu ada. Belajar dari pengalaman saat penunjukkan Timur, kata dia, maka yang sangat berpeluang menjadi Kapolri adalah Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Eko Bayuseno. Sekalipun bintang dua, dia punya kedekatan hubungan personal dengan SBY.
"Saya khawatir Presiden akan melakukan hal yang sama untuk Pak Putut, yang eks ajudan beliau," imbuh dia.
Politisi PDIP itu berharap SBY memilih yang terbaik, bukan sekedar berdasarkan kedekatan. Presiden menunjuk Kapolri yang sedang dibutuhkan rakyat, tegas terutama ke kelompok intoleran dan preman, transformatif artinya anti korupsi, pro penguatan wajah sipil polri dan akuntabilitas.
"Presiden harus juga menunjuk Kapolri yang netral, independen sehingga trauma skandal pileg 2009 dimana Polri "mbelani" Cikeas secara membuta dan mengganggu terselenggaranya
free and fair election tidak lagi terjadi," demikian Eva.
[dem]
