ilustrasi, infrastruktur gas
Pemerintah didesak segera membenahi infrastruktur gas agar harga jual komoditi ini bisa lebih efisien. Salah satunya, dengan mengundang investor agar bersedia berinvestasi di sektor hilir gas. Saat ini terjadi ketimpangan, banyak investor yang menggarap sektor hulu gas. Sementara di sektor hilir sangat minim.
Corporate Communication PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk Ridha Ababil membantah PGN mengambil margin (selisih keuntungan) yang tinggi khususnya ke PLN dan pengusaha. “Harga Jual PGN ke konsumen terdiri dari harga beli gas dari hulu ditambah biaya transmisi dan biaya distribusi. Ini semua selalu dilaporkan ke Pemerintah. Saat ini ada lebih dari 55 Broker Gas di Indonesia,†ungkapnya.
Dikatakan, berkaca dari kasus kenaikan harga beli gas di hulu, dimana harga beli gas naik 200 persen karena alasan keekonomian operasional lapangan, PGN hanya menaikkan harga jual ke konsumen sebesar 50 persen.
Sebelumnya, PLN dan anggota Kadin mengeluhkan kenaikan harga gas serta menyuarakan penerapan liberalisasi bisnis gas dalam bentuk Unbundling (reposisi, pemisahan usaha niaga dan pengangkutan) dan Open Access (Pemanfaatan pipa PGN oleh para broker) dapat menghambat pertumbuhan infrastruktur gas.
Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari website BPH Migas, toll fee pipa SSWJ terhitung sangat murah bila dibandingkan pipa lainnya. Sebagai gambaran, pipa SSWJ 2 yang mulai beroperasi tahun 2008 membentang dari Grissik (Sumatera Selatan) sampai Muara Bekasi (Jawa Barat) sepanjang 629 km Toll Fee nya ditetapkan hanya sebesar 1,47 dolar AS per MSCF; bandingkan dengan pipa milik Pertagas yang mulai beroperasi sejak tahun 1974 membentang dari SKG Mundu (Jawa Barat) sampai Cilegon (Banten) yang hanya sepanjang 493 km Toll Fee-nya secara total seluruh ruas ditetapkan sebesar 3,26 dolar per MSCF.
Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Someng menegaskan pihaknya selalu meminta penetapan toll fee pengiriman gas yang adil, transparan dan terukur. Hal ini telah disampaikan ke Kementerian ESDM.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Rinaldy Dalimi mengakui, pengelolaan gas bumi belum terintegrasi dan cenderung berjalan sendiri-sendiri. Bahkan selama ini pembangunan infrastruktur pipa gas sengaja dihambat untuk melanggengkan ekspor gas.
Hal itu diperparah belum adanya integrasi jaringan pipa antarwilayah, sehingga menjadi salah satu penghambat kegiatan penyaluran gas ke industri. Investasi jaringan gas juga sangat minim dalam beberapa tahun terakhir.
Kondisi ini berbeda dengan Turki dan Inggris. Di negara tersebut, pemerintah yang membangun infrastruktur gas. [Harian Rakyat Merdeka]
