Politik dinasti yang berkembang di Indonesia saat ini akan membuat demokrasi menjadi tidak sehat. Politik dinasti akan menjadi akar dari berkembangnya korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Begitu ditegaskan Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, di sela acara buka puasa bersama di Jakarta, Rabu (31/7). Menurut dia, bangsa Indonesia harus berani bersikap tegas menolak praktik KKN. Apalagi, MPR RI sudah membuat Ketetapan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN.
"Praktik korupsi yang telah menjadi musuh bersama bangsa Indonesia. Jangan sampai tumbuh subur dengan adanya nepotisme politik dan politik dinasti," tehas dia.
Wiranto menekankan untuk menciptakan politik yang bersih harus dimulai dari rumah yang bersih. Rumah yang dimaksud adalah partai politik sebagai lembaga pengusung calon pemimpin nasional. Partai politik yang bersih indikatornya adalah tidak adanya praktik nepotisme politik atau politik dinasti.
Wiranto menegaskan dirinya konsisten menjaga kebersihan partainya dari praktik nepotisme. Dia menuturkan sebelumnya ada dua adiknya yang menjadi pengurus di Partai Hanura, tapi partai tersebut berkembang secara sehat dan tidak ada neporisme, maka dia meminta kedua adiknya untuk mundur dari struktur kepengurusan. Ia menyayangkan pada era reformasi saat ini dunia politik nasional banyak tumbuh politik dinasti.
"Faktanya, politik dinasti itu terjadi pada kepengurusan partai. Ketika orang tuanya menjadi ketua umum, anaknya menjadi salah satu ketua atau sekretaris. Mereka juga bisa sama-sama menjadi anggota legislatif," kata Wiranto seperti tertulis dalam keterangan pers yang diterima redaksi.
Wiranto mengingatkan ketika demokrasi di Indonesia sedang berkembang menuju arah yang benar, hendaknya tidak dirusak dengan politik dinasti dan nepotisme politik.
"Politik dinasti jika tidak dihentikan akan membahayakan pertumbuhan demokrasi di Indonesia," katannya.
[dem]
