Berita

wiranto/net

Politik

Wiranto: Hanura Bukan Partai Mesin

MINGGU, 28 JULI 2013 | 19:23 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Ketua Umum Partai Hanura Wiranto menegaskan bahwa partai yang dipimpinnya bukan merupakan partai mesin.

"Jadi ada uang atau tidak terus jalan dan sekarang juga mendapat predikat partai terbersih dan bebas dari korupsi," kata Wiranto di hadapan para kadernya pada Safari Ramadhan di Solo, Minggu (28/7).

Ia mengatakan, melalui partai terbersih dan bebas dari korupsi ini diharapkan bisa dijadikan modal oleh para calon legislatif untuk dapat meraih suara sebanyak-banyaknya dari rakyat. Untuk itu dia berharap para calon legislatif dari Hanura bisa turun ke bawah menjelaskan kepada rakyat yang memiliki suara itu dengan modal yang telah ada ini.


Dikatakan pula bahwa Hanura tidak seperti Pemilu lalu kondisinya, tetapi sekarang sudah banyak mendapat kepercayaan.
"Untuk Pemilu mendatang bahkan ada 10 partai yang tidak lolos verifikasi juga telah menggabung kepada Hanura", katanya.

Menurut Wiranto, untuk mendapatkan ini juga tidak mudah, mungkin kalau Hanura tidak mendapat predikat partai terbersih dan bebas dari korupsi belum tentu 10 partai itu mau bergabung dengan Hanura. Ia mengingatkan kepada ratusan calon legislatif dari Jawa Tengah dan Yogyakarta, dalam masuk partai jangan hanya berorientasi menjadi anggota DPRD, DPR, Bupati Wakil Bupati, Gubernur/Wakil Gubernur, Menteri atau Presiden/Wakil Presiden.

Kalau tujuan akhirnya hanya itu, kata Wiranto, jelas hanya akan menumpuk kekayaan yang akhirnya tidak memikirkan rakyat, dan terus tidak mau turun meskipun dibatasi dua kali. Untuk itu, kata dia, di negeri ini jangan sampai ada menyiasati Undang-Undang yang hanya untuk kepentingan sesaat. Ia mengatakan sekarang ini ada 17 Gubernur yang bermasalah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan 175 Bupati/Walikota.

"Ya aturannya menjabat bupati/walikota atau yang lainnya dua kali ya udah ditaati tidak usah menyiasati aturan yang telah ada itu. Saya berharap itu jangan sampai terjadi seperti itu di Hanura," kata Wiranto seperti disiarkan kantor Antara. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya