Berita

Politik

Impor Bawang Merah, Modal Gita Wirjawan Sukses di Konvensi

KAMIS, 25 JULI 2013 | 19:06 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Keputusan impor bawang merah 17 ribu ton yang dilakukan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan ditengarai terkait langkahnya maju sebagai capres 2014. Impor dilakukan Gita untuk mengumpulkan pundi-pundi untuk bisa terpilih konvensi Partai Demokrat.

"Konvensi perlu dana. Yang gampang jual jatah kuota impor," kata inisiator Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih, Adhie M Massardi kepada Rakyat Merdeka Online, Kamis (25/7).

Gita, katanya, melakukan impor bekerjasama dengan kartel. Dari kartel itulah dia memperoleh komisi. Sebagai pengambil kebijakan, komisi yang didapat Gita bisa sangat besar.


"Ahmad Fatanah yang perantara dapat banyak, apalagi fee yang diterima pengambil kebijakan. Pasti lebih mahal harganya," kata dia.

Adhie sangat menyayangkan pernyataan Gita yang mengaku impor bawang dilakukan untuk mengisi kebutuhan pasar dalam negeri akibat jeleknya kualitas bawang produksi petani di Brebes dan Pemalang. Keran impor dibuka begitu lebar, sementara di sisi lain upaya pemerintah meningkatkan hasil produksi petani tidak ada.

Untuk itu Adhi meminta KPK, Kepolisian dan Kejaksaan berupaya mendalami dugaan jual beli kuota di balik impor bawang dari China dan Vietnam yang direncanakan Gita.

"Aparat penegak hukum jangan diam saja," ucapnya.

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan masyarakat tidak suka dengan produk bawang yang diproduksi di dalam negeri. Menurutnya, kualitas bawang dari Kabupaten Brebes dan Pemalang basah dan kecil. Rakyat tidak terlalu suka. Alasan itulah yang digunakan Gita untuk impor bawang.

"Panennya tak sebaik biasanya, ," katanya di Mabes TNI AD, Jakarta, kemarin (Rabu, 24/7).

Rencananya, Gita akan mengimpor bawang merah sebanyak 17 ribu ton. Bawang merah tersebut akan didatangkan dari negara Vietnam dan China.

"Bawang merah dari vietnam dan China kita sudah keluarkan ijin kurang lebih 17 ribu ton," ucapnya. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya