Berita

hatta rajasa/net

Politik

Target Swasembada Terancam, Presiden Perintahkan Evaluasi Kebijakan Pertanian

KAMIS, 25 JULI 2013 | 18:11 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan evaluasi kebijakan di sektor pertanian, termasuk soal tata niaga berkaitan kebijakan impor sejumlah komoditas pangan. SBY khawatir hal ini akan mengganggu target swasembada pangan.

"Kita betul-betul menginginkan agar swasembada yang sudah ditargetkan berjalan sesuai rencana. Kalau ada gangguan, Presiden meminta untuk dievaluasi dan dicarikan solusinya agar tidak perlu menutupnya dengan impor," kata Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Kamis petang (25/7), usai rapat paripurna kabinet.

Dikutip dari website resmi presiden, Hatta menuturkan bahwa kata "ketahanan pangan" adalah kunci. Impor yang saat ini dilakukan hanya bersifat menutup kekurangan akibat dari bergesernya iklim. Hal itu pula yang mengakibatkan mundurnya waktu panen.


Evaluasi terhadap kebijakan sektor pertanian ini merupakan satu dari lima arahan Presiden dalam rapat paripurna tadi. Empat direktif lainnya adalah memangkas hambatan perizinan, menjaga inflasi, menjaga penyerapan tenaga kerja, dan memastikan program perlindungan sosial tepat sasaran. Direktif diberikan untuk merespon melemahnya perekonomian dunia yang berimplikasi pada Indonesia. Mengenai perizinan, Presiden mengintruksikan agar jangan ada hambatan-hambatan.

Saat ini, Kementerian Koordinator Perekonomian sedang membahas pemangkasan izin yang dirasa tidak perlu. Hatta juga mengatakan akan melancarkan strategi keep buying yang berkunci pada inflasi.

"Kita menjaga betul suplai ini dan membuat stabil harga-harga," jelas Hatta.

Hatta menambahkan, infrastruktur juga harus tetap dijaga dengan mengontrol dana yang sudah dialirkan dari APBN-P 2013 dan juga APBN 2014.  Presiden juga mengingatkan, program perlindungan sosial harus tepat waktu dan sasaran.

"Program perlindungan sosial kita mencapai lebih dari Rp 20 trilun. Itu harus tepat sasaran sehingga betul-betul memberikan manfaat kepada masyarakat kita agar tidak kehilangan daya belinya," tandas Hatta. [ald]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya