Berita

foto: net

Politik

Partai Nasdem: Buat Apa Ikut Konvensi Kalau Cuma Jadi Penggembira dan Dipermalukan?

RABU, 24 JULI 2013 | 18:13 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem meminta pengurusnya yang mendapatkan undangan untuk mengikuti konvensi calon presiden Partai Demokrat agar mempertimbangkan kembali undangan tersebut.

"Kalau ikut konvensi hanya untuk penggembira dan kemudian dipermalukan, tentu patut dipertimbangkan," kata Sekjen Partai Nasdem, Patrice Rio Capella, dalam rilisnya, menanggapi pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem, Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto, yang mengaku diundang ikut konvensi capres Partai Demokrat.

Patrice memahami bahwa undangan itu bersifat personal atau langsung ke pribadi. Karena itu, dirinya menghormati dan menghargai undangan tersebut.


"Kami menghormati dan menghargai undangan tersebut," tegasnya.

Namun, ketika ditanya apakah kader atau pengurus nasdem yang ikut konvensi capres Partai Demokrat harus keluar dari kepengurusan partai, dia malah mengatakan yang mengharuskan keluar adalah Partai Demokrat.

Senin lalu (22/7) di Mabes TNI, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem, Endriartono Sutarto, mengaku diundang ikut konvensi capres Partai Demokrat oleh Jero Wacik (Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat). Namun, dirinya menunggu restu dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

"Saya kan di Nasdem, maka saya akan komunikasikan dulu dengan yang lain. Pak Surya sedang berada di luar negeri," katanya.

Sudah terdengar informasi yang menyebut SBY telah mengajak sejumlah tokoh nasional untuk ikut konvensi Capres Demokrat. Mereka adalah Mantan KSAD Jenderl (Purn) TNI Pramono Edhie Wibowo, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Ketua DPD Irman Gusman,  Dubes RI untuk Amerika Dino Patti Djalal, Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra, dan Mantan Panglima TNI Endriartono Sutarto.

Konvensi calon presiden Partai Demokrat akan digelar pada 11 September 2013. Tahap lanjutan akan dilaksanakan pada bulan Januari sampai April 2014. Seleksi  tahap pertama dilakukan oleh Komite Tujuh yang dibentuk oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat. [ald]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya