Berita

foto: net

Politik

Martin Hutabarat Sarankan Presiden Kasih Satu Nama ke Komisi III

RABU, 24 JULI 2013 | 16:05 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sudah melakukan tatap muka dengan tiga Komisaris Jenderal dan enam Inspektur Jenderal dalam rangka seleksi calon Kapolri pengganti Jenderal Timur Pradopo.

Anggota Kompolnas, Edi Hasibuan, beberapa waktu lalu mengaku, sudah mengajukan permohonan kepada Ketua Kompolnas, Djoko Suyanto, agar menyediakan waktu dan saran dalam menentukan nama calon Kapolri yang akan direkomendasikan ke Presiden SBY.

Menurut anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa saja memiih satu nama dari calon-calon yang disodorkan Kompolnas. Tapi, tetap ada kemungkinan presiden mencalonkan orang lain yang namanya tidak tertera di daftar Kompolnas.


Lebih jauh Martin berharap, pejabat Kapolri yang terpilih nanti adalah orang yang memiliki rekam jejak baik dan sudah teruji dalam kariernya di kepolisian. Apalagi pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden semakin dekat. Martin juga membayangkan seorang Kapolri yang dekat atau setidaknya dikenal cukup dekat oleh Presiden SBY.  

Mengapa demikian? Masih menurut Martin, jabatan Kapolri ini sangat strategis dan penting, sehingga presiden sangat berkepentingan menempatkan sosok yang dikenal untuk jabatan Kapolri ini.

"Presiden harus menempatkan orang yang betul-betul loyal kepadanya," ujar Martin beberapa saat lalu (Rabu, 24/7).

Sesuai aturan di UU Kepolisian, calon Kapolri yang diajukan Presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Karena itu, dia sarankan Presiden menyodorkan satu nama calon Kapolri ke DPR.

"Syarat tambahan lain adalah calon Kapolri ini bukan orang yang berpotensi untuk ditolak secara aklamasi oleh anggota Komisi III DPR. Menurut saya, presiden tidak perlu mengajukan lebih dari satu nama agar tidak menimbulkan gejolak di Komisi III," tandasnya. [ald]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya