Berita

foto: net

Kementerian PU Bantah Tradisi Proyek Lebaran

SABTU, 20 JULI 2013 | 09:30 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Penanganan jaringan jalan bertujuan untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum diberikan anggaran untuk satu tahun, dan pekerjaannya dilakukan dari bulan Maret sampai Desember. Sebelumnya, tender dimulai pada Januari dan Feburari.

Demikian disampaikan Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah II Ditjen Bina Marga Kementerian PU, Winarno, dalam sebuah diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (20/7). Dengan kondisi itu, dia membantah ada tradisi "proyek Lebaran" di kementeriannya. Menteri PU, Djoko Kirmanto, sendiri pernah menegaskan bahwa pengerjaan dan perbaikan jalan tidak hanya berlangsung setiap kali Idul Fitri untuk kebutuhan arus mudik dan arus balik.

"Lebaran ini bergeser terus tiap tahun. Maka itu tidak akan ada proyek Lebaran karena misalnya Lebaran nanti bergeser ke Januari, secara logika tendernya saja belum dimulai. Jadi tak ada kaitan antara Lebaran dengan penanganan jaringan jalan. Penanganan itu berlangsung sepanjang tahun," tegasnya.


Khusus jelang hari Lebaran, Kementerian PU berhadapan dengan aktivitas masyarakat yang luar biasa intensitasnya dari h-7 sampai h+7. Tantangan besarnya adalah bagaimana melakukan pekerjaan ini pada saat masyarakat sedang sibuk-sibuknya.

"Jalan ini dikerjakan bertahap dan harus siap, serta tidak membahayakan pengguna jalan. Jangan kesannya kami mengebut pekerjaan, padahal kami berusaha supaya tidak ada pekerjaan yang mengganggu arus lalu lintas," terangnya meluruskan.

Lalu, pernahkah ada pekerjaan yang tuntas sebelum bulan Ramadhan berlangsung?
 
"Ada yang sebelum Lebaran bisa kami selesaikan , tapi kalau pekerjaan besar seperti pembongkaran jembatan bisa jadi selesai setelah lebaran karena butuh agak lama. Bisa melewati beberapa tahun anggaran," ucapnya. [ald]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Bawaslu Minta Masukan Insan Pers Maksimalkan Kinerja Pengawasan Pemilu

Jumat, 04 September 2026 | 04:41

Dihadiri Kapolri, Apel Kebangsaan dan Kemah Nasional PUI 2026 Bidik Kaderisasi Pemuda

Jumat, 04 September 2026 | 04:14

Jangan Sampai Indonesia jadi Jalur Lalu Lintas Narkoba Internasional!

Jumat, 04 September 2026 | 03:59

PTUN Jakarta Kukuhkan PERKAPI sebagai Organisasi Kurator yang Sah

Jumat, 04 September 2026 | 03:39

PBB Perkuat Regenerasi dan Siapkan Kader Muda Rebut Kursi Parlemen 2029

Jumat, 04 September 2026 | 03:19

TNI Perkuat Pendidikan Siswa SMP di Papua Selatan

Jumat, 04 September 2026 | 02:52

Kasus Keracunan MBG Marak Lagi, Kepala BGN Mengaku Terpukul dan Drop

Jumat, 04 September 2026 | 02:26

Harga Pertamax Tidak Naik, Daya Beli Masyarakat Terjaga

Jumat, 04 September 2026 | 01:48

Kuasa Hukum Bantah Febrie Terima Rp40 Miliar dari Pengusaha Tan Kian

Jumat, 04 September 2026 | 01:20

Penjelasan Kepala BGN soal Kasus Keracunan MBG Berulang Bikin Syok

Jumat, 04 September 2026 | 00:59

Selengkapnya