Berita

ilustrasi/net

Nusantara

Penyerapan APBD DKI Kuartal Pertama Baru 26 Persen

JUMAT, 19 JULI 2013 | 14:23 WIB | LAPORAN:

Realisasi penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta kuartal pertama baru mencapai angka Rp 12 triliun dari total anggaran sebesar Rp 49,9 triliun. Angka ini tidak jauh berbeda dengan realisasi anggaran di tahun sebelumnya.

Demikian disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Endang Widjajanti di Balaikota DKI, Jakarta, Jumat (18/7).

Jelas Endang, selisih perbedaan antara tahun 2012 dan 2013 hanya sebesar 2 triliun. Dimana pada 2012 kemarin penyerapan anggaran mencapai 10 triliun dan 2013 ini hanya mencapai 12 triliun. Padahal, berada di periode yang sama. Tidak ada penyerapan signifikan yang terjadi.     


"Namun kalau dilihat secara prosentase, penyerapan anggaran tahun ini baru mencapai 26 persen. Kondisi ini lebih rendah dua persen dibandingkan prosentase penyerapan tahun lalu yang mencapai 28 persen," ujar Endang.

Selisih prosentasi tersebut dikatakan Endang karena pengesahan APBD DKI 2013 yang agak terlambat dan aturan baru soal tanah yang harus melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan adanya penyerapan anggaran yang belum tercapai (x-1). Akibatnya, program-program yang disetujui dan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) tentang pedoman penyusunan APBD, ternyata belum dapat dilakukan karena dua kendala tersebut.

"Jadi banyak program-program kegiatan yang sudah dianggarkan tidak bisa dilaksanakan. Karena belum melakukan perencanaan, sehingga baru bisa tahun depan dilaksanakan," jelasnya lagi.

Kendala tersebut dari tahun ke tahun terus dialami dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keuangan daerah. Menghadapi itu, BPKD DKI akan terus membenahi dari sistem sehingga pada akhir tahun sudah bisa ditingkatkan penyerapan anggaran.

Untuk itu, evaluasi realisasi penyerapan anggaran akan ditingkatkan. Dari awalnya satu bulan sekali, yaitu setiap awal bulan, maka akan ditingkatkan menjadi dua minggu sekali.

"Saya rasa memang seperti itu kondisinya dari tahun ke tahun. Ini yang akan kita benahi. Kita tidak mau menumpuk tagihan di akhir tahun. Kita akan benahi dari sistem. Kami sudah mulai melakukan pembenahan sistem," tutur Endang. [rsn]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

UPDATE

Program Belanja Dikebut, Pemerintah Kejar Transaksi Rp110 Triliun

Sabtu, 27 Desember 2025 | 08:07

OJK Ingatkan Risiko Tinggi di Asuransi Kredit

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:48

Australia Dukung Serangan Udara AS terhadap ISIS di Nigeria

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:32

Libur Natal Pangkas Hari Perdagangan, Nilai Transaksi BEI Turun Tajam

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:17

Israel Pecat Tentara Cadangan yang Tabrak Warga Palestina saat Shalat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:03

Barzakh itu Indah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:38

Wagub Babel Hellyana seperti Sendirian

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:21

Banjir Cirebon Cermin Politik Infrastruktur Nasional Rapuh

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:13

Jokowi sedang Balas Dendam terhadap Roy Suryo Cs

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:06

Komdigi Ajak Warga Perkuat Literasi Data Pribadi

Sabtu, 27 Desember 2025 | 05:47

Selengkapnya