Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) akhirnya setuju sahamnya dibeli oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, melalui dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI.
Sebanyak 51 persen saham yang dimiliki Suez International rencananya dibeli oleh PT Pembangunan Jaya. Sedangkan saham sebesar 49 persen milik Astratel akan dibeli oleh PT Jakarta Propertindo.
Ahok, demikian sapaan akrab wagub DKI menjelaskan, pada awalnya Palyja yang merupakan operator air bersih di bagian barat Jakarta menolak pembelian saham oleh Pemprov. Para pemegang saham Palyja kuatir saham yang dijual tidak akan dibayarkan Pemprov DKI.
"Mereka kirim surat ke kita, kalau menolak pembelian saham oleh Pemprov DKI. Tetapi sewaktu negosiasi dengan PDAM Jaya, mereka sepakat mau jual seluruh sahamnya kepada kita. Jadi mereka kuaatir, jangan bilang jual sama kita, nanti dibeli tapi kagak di bayar
gitu lho. Saya bilang, gila, kamu pikir kita mau
ngemplang apa," beber Ahok di Balaikota, Jakarta (18/7).
Namun, setelah negosiasi dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jaya, akhirnya kedua pemegang saham Palyja sepakat menjual seluruh saham kepada Pemprov DKI. Dengan kesepakatan itu, diharapkan pekan depan sudah ada letter of interest (LOL) antara PT Pembangunan Jaya dengan Suez International.
LOL adalah surat resmi bisnis yang berkaitan dengan pembelian atau pengambilalihan (akuisisi) aset perusahaan, saham perusahaan, penanaman modal atau investasi (investment), modal patungan (joint venture), atau penggabungan (merger) perusahaan, yang umumnya dalam skala besar secara finansial.
Tahap awal, saham milik Suez International sebanyak 51 persen akan dibeli Pembangunan Jaya. Kemudian akan menyusul PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang akan membeli saham Astratel.
"Jadi yang 51 persen dulu dibeli. Setelah itu baru kita tawar Astratel. PT Jakrpo akan membeli saham Astratel. Pokoknya saya sudah bilang, kalau kamu tidak mau kita beli baik-baik, kami akan jarah kamu," kata Ahok lagi.
Mantan Bupati Belitung Timur ini tidak kuatir pelayanan Palyja terhadap para pelanggannya akan menurun saat sahamnya diambil alih oleh dua BUMD tersebut. Sebab, meski pemilik sahamnya adalah BUMD, tetap saja wewenang pengendalian operator air bersih ini ada ditangan PDAM Jaya.
Selain itu, dua BUMD yang mengakuisisi saham Palyja merupakan perusahaan yang sudah terbukti memiliki kondisi financial yang bagus dan memiliki pengalaman bisnis yang baik. Terbukti dari PT Pembangunan Jaya yang sudah memiliki status TBK (terbuka). Sedangkan PT Jakarta Propertindo akan meraih status tersebut pada tahun 2015 mendatang.
"Kita mau tunjukin kita professional. Siapa yang tidak profesional? Pembangunan Jaya ini perusahaan Tbk, Jakpro akan Tbk pada tahun 2015. Tapi yang penting saham mayoritas dipegang perusahaan Tbk. Untuk itu kita sudah ajukan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada dewan," kata Ahok.
Untuk membeli saham sebanyak 51 persen, Pemprov akan memberikan PMP kepada PT Pembangunan Jaya sebanyak Rp 1,5 triliun.
[wid]
