Dari Pemilu ke Pemilu, standar kerja Kementerian Dalam Negeri dalam pendataan pemilih potensial Pemilu sangat rendah. Karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pengguna data harusnya lebih kritis dan tidak mau terima gampangnya saja menerima data dari Kemendagri.
"Kualitas DPS (Daftar Pemilih Sementara) ini sangat tergantung dari kinerja KPU. DPS yang sekarang ini kelihatan jelas ini hasil kejar target, sekadar memenuhi jadwal yang ditentukan, tapi secara kualitatif belum memadai. Kualitas ini ditentukan KPU," kata Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Jeirry Sumampow, kepada Rakyat Merdeka Online, Selasa (16/7).
KPU seharusnya lebih terbuka umumkan persoalan-persoalan, baik substansial maupun teknis, yang terjadi dalam proses penetapan DPS. Intinya, KPU tidak serta merta "menelan" Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kemendagri, yang mencapai 190.463.184 jiwa, itu.
"DP4 bisa salah dan kita bisa belajar dari 2004 dan 2009. Data Kemendagri selalu tak akurat karena ini kan data proyek, bukan data sensus. Kemendagri tak pernah peduli DP4 itu kualitasnya seperti apa," terang Jeirry.
Dia mengaku telah berkali-kali ingatkan KPU untuk tidak menelan mentah-mentah DP4. Tapi kenyataanya, KPU selalu
copy paste. Memang, penggunaan DP4 itu sesuai UU, tapi KPU punya kewajiban perbaiki DP4.
"Kalau KPU mau kerja ringan ya dia terima mentah saja. Kencenderungan sepertti ini banyak terjadi di daerah. KPU tidak mau capek. DP4 itu langsung dijadikan DPS," urainya.
Jeirry menilai KPU masih cenderung malas bekerja. Semestinya, KPU lakukan pendataan kembali berlandaskan DP4. Itulah tugas Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).
"Ini masih dua bulan lagi sebelum ditetapkan bulan Oktober. Kalau ada masalah, segera bicarakan transparan, termasuk soal anggaran jangan dipendam. Jangan diam-diam saja dan terkesan kejar target," ujarnya.
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, sebelumnya mengatakan, ada karut marut DPS yang diterima KPU. KPU menetapkan bahwa Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2014 sekitar 177.257.048 jiwa. Jumlah ini belum termasuk DPS dari daerah Provinsi Papua, Sumatera Selatan dan Maluku Utara. Jika ditambah dengan jumlah calon pemilih luar negeri yang berkisar 2.160.253 jiwa, maka total DPS mencapai 179.417.301 jiwa.
Pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pernah menyebut perkiraan total pemilih Indonesia akan mencapai 185 juta jiwa pemilih. Hal ini didasarkan pada jumlah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan oleh Kemendagri ke KPU, yang mencapai 190.463.184 jiwa. Bila proses verifikasi dan penyisiran DP4 berjalan dengan sukses dan baik, maka asumsi total pemilih tersebut kemungkinan akan tercapai. Tentu saja hal ini dengan menambah total pemilih dari tiga daerah yang belum terdata sebelumnya.
Persoalan jadi tambah menarik karena Bawaslu menemukan kesalahan admnistrasi sekitar 4,1 juta DP4. Di samping itu, KPU juga tengah mewacanakan adanya kemungkinan pendaftaran pemilih baru, yang disebut dengan daftar pemilih khusus.
[ald]
