Berita

ilustrasi/ist

IJTI Tuntut KPI Pecat Rusdin Tompo

MINGGU, 30 JUNI 2013 | 08:19 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulawesi Selatan mengecam keras pernyataan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan Rusdin Tompo yang dinilai sebagai provokatif.

Pernyataan Rusdin Tompo itu terkait, lewat kutipan pemberitaan di Tribunnews.com-Jakarta, yang dimuat pada, Sabtu, 29 Juni 2013 pukul 16:21 WIB. "Rekrutmen kontributor Makassar kebanyakan wartawan yang biasanya meliput kriminal. Jadi, karena pola kerja seperti itu, kemudian mainan jualan, tidak menarik kalau tidak rusuh," Bahkan, kutipan lainnya: "Kebijakan redaksi teman-teman di Makassar, kalau berita tidak seperti itu (rusuh) tidak dimuat," ungkapnya, dan Rusdi juga mengatakan, akibat kedua faktor tadi, wartawan dan aktivis atau koordinator lapangan, kerap bekerja sama dalam menyetting aksi unjuk rasa.

Dari kutipan tersebut, IJTI Sulawesi Selatan mengecam dan meminta tegas ke KPI pusat untuk mencopot jabatan Rusdin Tompo sebagai ketua KPID Sulsel, Dimana pernyataan tersebut bisa mengancam kinerja dan keselamatan kontributor.


"Ironinya, ketua KPID Sulsel, seharusnya bisa menjadi wadah terdepan untuk mengontrol dan mengawasi kinerja pemberitaan televisi, namun amanah tersebut justru di nodai dengan menyudutkan kontributor sebagai biang provokator dalam peliputan," terang Divisi Advokasi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulsel, Hudzaifah Kadir dalam rilis yang diterima redaksi, Minggu (30/6).

Hal ini pun sangat merugikan pihak kontributor di Makassar, dan masyarakat akan menanggapi pemberitaan itu rekayasa, padahal itu murni dan fakta di lapangan, tanpa dikenal dengan adanya settingan.

Untuk itu kata dia, IJTI Sulsel meminta kepada pengurus pusat KPI segera mecopot jabatan Rusdin Tompo selaku ketua KPID Sulsel. Mendesak KPID Sulsel untuk meminta maaf kepada seluruh wartawan/kontributor di makassar, terkait pernyataan Rusdin Tompo. [rsn]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya