Elit Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan. Bisa jadi "hukuman" atas sikap mereka menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dilakukan dengan cara-cara halus.
"Sampai sekarang menteri-menteri asal PKS didiamkan. PKS juga tidak dikeluarkan dari koalisi. Boleh jadi serangan balasan dilakukan dengan cara yang sangat halus," ujar Direktur Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis), Sugiyanto, kepada Rakyat Merdeka Online, Senin (24/6).
Dia menyarankan PKS hati-hati dengan kesan tidak tegas yang diperlihatkan Presiden SBY selaku komandan tertinggi Sekretariat Gabungan. Karena jadi inisiator penuntasan kasus Century yang disebut-sebut melibatkan Wakil Presiden Boedino, Misbakhun tiba-tiba jadi tersangka dan kasusnya berakhir di Mahkamah Agung.
Langkah PKS sebagai inisiator rencana pansus Mafia Pajak dan sikap berseberangan lainnya selalu dihukum ringan. Tapi kemudian menyeruak kasus Luthfi Hasan Ishaaq yang secara sporadis terekspos.
"PKS jangan arogan dan besar kepala. Jadikan pengalaman yang lalu sebagai pelajaran. Jangan terlena ketidaktegasan SBY," imbuh Sgy, panggilan Sugiyanto.
Sgy mengatakan PKS sudah pasti dapat serangan balik atas sikap mereka yang terlalu bervariasi dari keputusan Setgab.
"PKS harus pasangan kuda-kuda lebih sigap lagi," tandasnya.
[dem]
