Partai Demokrat dinilai sombong, tak beretika serta tidak tahu ilmu tata negara terkait dengan desakan agar Partai Keadilan Sejahtera menarik tiga kadernya yang duduk di Kabinet Indonesia Bersatu II menyusul penolakan partai itu akan kenaikan harga BBM.
"Itu (soal jabatan menteri) bukan urusan dia (Demokrat). Demokrat kegenitan," ungkap pengamat politik Prof. Iberamsjah kepada Rakyat Merdeka Online malam ini (Jumat, 21/6).
Iberamsjah menegaskan, soal pengangkatan dan pemberhentian menteri, sepenuhnya hak prerogatif Presiden SBY. Karena itu, Demokrat tak perlu mendesak-desak. Dalam amatan Iberamsjah, sejumlah elit Demokrat mencoba jadi pembela SBY. Padahal, SBY sendiri tidak senang hak preorogatifnya dicampuri.
"Kalau saya Presiden, sudah saya pecat itu (elit Demokrat yang menyuruh PKS tarik menteri). Demokrat tidak tahu diri. Tidak tahu menempatkan dimana posisinya. Tidak cerdas," tegas Gurubesar Ilmu Politik Universitas Indonesia ini.
Sejalan dengan itu, Iberamsjah menilai sikap PKS betul. PKS bersikap pasif dan menyerahkan sepenuhnya nasib tiga kadernya Menkominfo Tifatul Sembiring, Mentan Suswono, dan Mensos Salim Segal Al Juffri kepada Presiden SBY. "Sudah betul itu PKS," tandasnya.
[zul]
