Pernyataan Direktur PT Indoguna Utama Juard Effendi dalam persidangan kasus suap impor daging sapi Rabu kemarin yang menyinggung Hatta Rajasa seolah-olah dipaksakan untuk mengaitkan dan mencatut nama Menko Perekonomian agar diopinikan terlibat dalam tersebut.
Penilaian itu disampaikan Wasekjen DPP Barisan Muda (BM) Penegak Amanat Nasional (PAN) Satria Chaniago petang ini (Jumat, 21/6).
Dalam persidangan, Juard menjelaskan, Ketua Asosiasi Perbenihan Indonesia Elda Devianne Adiningrat menjual nama Hatta Rajasa untuk meyakinkan Direktur Utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman guna mengajukan penambahan kuota impor daging sapi ke Kementerian Pertanian.
Satria Chaniago menjelaskan, Kemenko Perekonomian mempunyai tugas hanya mengkoordinir beberapa kementerian di bawahnya. Sedangkan urusan teknis di lakukan oleh kementerian yang bersangkutan, termasuk juga persoalan impor sapi yang menjadi domain Kementerian Perdagangan dan Lementerian Pertanian.
Tak hanya itu, secara politik, sangat tidak masuk di akal Hatta Rajasa melakukan intervensi yang berkaitan dengan pelanggaran UU kepada Mentan Suswono, yang merupakan kader PKS. Mengingat kedua menteri tersebut berbeda partai politik.
“Apabila ini dilakukan, sama saja Hatta Rajasa melakukan harakiri (bunuh diri). Sebab, sewaktu-waktu ini akan menjadi kartu As oleh PKS untuk menyerang Hatta rajasa,†ungkap Satria.
Karena itu, dia menjelaskan, kasus korupsi suap impor dagi sapi adalah kasus hukum yang masuk ranah politik. Sehingga ada skenario PKS untuk membangun opini di masyarakat dengan menyeret partai lain dalam hal ini PAN melalui simbol ketua umumnya, Hatta Rajasa untuk masuk ke pusaran kasus tersebut.
“Karena adanya kekhawatiran PKS di Pemilu 2014 konstituennya berpindah ke PAN mengingat karakter pemilih kedua partai ini hampir sama,†ungkapnya.
Makanya, Satria Chaniago mendesak KPK menuntaskan kasus tersebut. Karena ada indikasi kasus dilakukan secara kelembagaan. Mengingat otak dari korupsi ini adalah orang nomor satu PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, meski telah mengundurkan diri.
Hal ini juga berkaitan dengan pernyataan pembobol Bank Jabar Banten Yudi Setiawan di mana ada target pencarian dana Rp 2 triliun oleh PKS di 3 Kementerian dalam rangka pemenangan Pemilu 2014 dan tidak mungkin pernyataan ini serta merta muncul dengan begitu saja.
“Apabila ini terbukti, KPK segera merekomendasikan kepada pemerintah atas kejahatan yang di lakukan, selanjutnya pemerintah memohon kepada MK untuk segera membubarkan PKS sesuai dengan Pasal 68 UU 23/2004 tentang pembubaran sebuah partai politik yang dianggap ‘berbahaya.’ Sebab korupsi masuk dalm kategori exstra ordinary crime, tidak berbeda dengan kejahatan teroris dan narkoba yang berbahaya buat Negara,†tegasnya.
Oleh sebab itu, DPP BM PAN akan segera melaporkan kepada pihak yang berwajib dan menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang telah mencatut dan mencemarkan nama baik Ketua Umum PAN Hatta Rajasa.
Soal PKS menargetkan mencari dana sebanyak Rp2 triliun di tiga kementerian yang dipimpin kader PKS untuk biaya kampanye Pemilu 2014, sudah dibantah oleh sejumlah elit partai dakwah tersebut jauh-jauh hari.
[zul]
