Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) saat ini tinggal menunggu waktu pengumuman dari pemerintah setelah mayoritas anggota DPR RI menerima RAPBNP 2013 untuk disahkan pada Senin malam lalu.
Kenaikan harga BBM ini dipastikan akan mempengaruhi berbagai harga kebutuhan bahan pokok di pasaran. Bahkan, sebelum ada pengumuman resmi dari pemerintah, harga-harga komoditas sudah lebih dulu naik.
Tak hanya harga sembako, ongkos tranportasi, sebagaimana sudah dinyatakan organisasi angkutan darat (Organda), tarif angkutan umum akan naik antara 30 sampai dengan 35 persen. "Ini artinya beban masyarakat semakin bertambah dan berpotensi akan terjadinya kesenjangan sosial di tengah masyarakat," ujar pengamat politik dari Universitas Prof. Dr. HAMKA, Jakarta, Fahman Habibi kepada Rakyat Merdeka Online (Jumat, 21/6).
Karena itu, sikap politik PKS yang konsisten menolak kenaikan harga BBM patut diacungi jempol. PKS bahkan sejak pembahasan APBN 2012 lalu sudah menyatakan penolakannya.
"Di balik rencana kenaikan harga BBM bersubsidi ini sebetulnya apa yang dilakukan PKS merupakan pilihan yang sangat tepat dengan mengkampanyekan penolakan kenaikan harga BBM bersubsisi," ungkapnya.
Lebih jauh, Pimen, demikian ia akrab disapa, menjelaskan, andaipun PKS ikut bergabung dengan Setgab koalisi dalam Rapat Paripurna DPR, ia hanya menjadi pelengkap semata. Karena secara hitungan kursi, fraksi-fraksi yang mendukung kenaikan harga BBM di parlemen yang tertuang dalam RAPBNP tahun 2013 masih mayoritas, meski kebanyakan masyarakat masih sangat keberatan dengan kenaikan harga BBM karena berimbas pada kenaikan komoditi ekonomi lainnya.
"Itu artinya untuk kasus ini PKS diangap pro terhadap keinginan masyarakat luas. Apalagi jika SBY berani mengeluarkan PKS dari partai koalisi dan memecat ketiga menterinya dari kabinet Indonesia barsatu maka ia akan dianggap masyarakat sebagai partai yang terzolimi dan tidak menutup kemungkian simpati masyarakat akan semakin bertambah kepada PKS," jelasnya.
Karena itu menurutnya, PKS akan mendapat keuntungan atas pilihan politiknya tersebut. "Namun apapun yang terjadi naik atau tidaknya harga BBM bersubsidi ada pihak yang diuntungkan. Salah satunya adalah Partai keadilan sejahtera karena belakangan ini partai itu menjadi pusat perhatian karena satu-satunya partai koalisi pendukung pemerintah yang secara tegas menolak kenaikan harga BBM bersama partai oposisi lainnya," ungkap Pimen.
Di sisi lain, jika pemerintah batal manaikkan harga BBM bersubsidi, perhatian masyarakat bukan tertuju kepada partai oposisi. Karena mereka sudah pasti selalu berseberangan dengan pemerintah.
Berbeda dengan sikap yang diambil PKS. Itu menjadi sangat berarti karena perjuangannya untuk ikut menyuarakan suara rakyat, menjadi bertambah banyak dan mampu mempengaruhi kebijakan karena ia merupakan bagian dari pemerintahan, terlepas untuk kepentingan pencitraan atau bukan.
Karena, ada juga sebagian kalangan yang menilai bahwa penolakan PKS akan kenaikan harga BBM tak lebih dari manuver untuk mengalihkan perhatian masyarakat atas kasus suap impor daging sapi yang menjerat Luthfi Hasan Ishaaq. Pimen pun yakin, dengan penolakan itu, secara perlahan, masyarakat memang akan melupakan kasus mantan Presiden PKS itu.
"Bisa jadi simpati masyarakat akan kembali pulih kepada partai yang berbasis dakwah itu. Cara Apapun yang dilakukan untuk mengambil keputusan dalam dunia politik itu sah-sah saja karena setiap partai politik akan selalu berusaha untuk mencari kauntungan di balik setiap kebijakan yang dikeluarkan untuk mencari simpati rakyat karena tahun 2013 ini merupakan tahun politik, dan PKS menang banyak dari partai lain di balik pro kontra kenaikan harga BBM," tandasnya.
[zul]
