Penolakan sementara kalangan terhadap rencana pemerintah menaikkan harga BBM dinilai wajar dan merupakan bagian dari proses demokrasi. Namun yang jelas dan harus dipahami adalah bahwa mengubah asumsi harga BBM pada APBN 2013 dilakukan untuk mengurangi beban anggaran negara.
Demikian disampaikan Staf Khusus Menko Perekonomian, Abdullah Rasyid, kepada redaksi malam ini (Kamis, 20/6).
“Penikmat subsidi BBM selama ini lebih didominasi kelompok masyarakat yang tidak layak menerimanya,†ujar Rasyid.
Dia mengatakan bahwa persoalan BBM sebenarnya sudah berlarut-larut sejak 2005. Sejak itu pemerintah Indonesia terus mencoba untuk mengembangkang berbagai langkah konkret yang dilakukan secara bertahap. Adapun pengurangan subsidi harus dilakukan dengan beberapa hal yang mendasar yang perlu dijadikan pertimbangkan di antaranya adalah harga BBM di pasar internasional meningkat, beban negara (APBN) begitu besar dan harga BBM di Indonesia terlalu murah.
“Kondisi ini juga nantinya bisa mengurangi mafia BBM yang terus meraup keuntungan dari kondisi murahnya harga BBM di Indonesia,†kata dia lagi.
Kenaikkan harga BBM, sambungnya, pasti akan berimbas ke semua sektor perekonomian Indonesia. Adapun Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang diberikan untuk membantu masyarakat miskin dan agar subsidi lebih kena sasaran. Selain itu, harga sembako dan lain-lain tetap dikontrol.
“Untuk masa yang akan datang harus dipikirkan langkah-langkah yang perlu dipertimbangkan di antaranya mengembangkan energi alternatif seperti gas, memaksimalkan peran Pertamina sebagai perusahan garda terdepan dalam produsen BBM, dan memperbanyak moda transportasi publik,†demikian Abdullah Rasyid.
[dem]
