Semua Partai Harus Bertanggung Jawab atas Lolosnya Anggaran untuk Lapindo

Lolosnya anggaran Rp 155 miliar untuk membantu ganti rugi korban lumpur Lapindo dalam APBNP 2013 yang disahkan pada Senin malam karena fraksi-fraksi di DPR terlalu fokus kepada perdebatan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kompensasinya.

"Partai-partai terlalu fokus dengan kepentingan politik masing-masing dalam soal BBM sehingga abai dalam mengkritisi detail RAPBN," ujar Direktur Eksekutif Institute for Transformation Studies (Intrans) Saiful Haq kepada Rakyat Merdeka Online (Kamis, 20/6).

Meski begitu, dia menegaskan, semua partai yang ada di parlemen tidak bisa lepas tangan soal lolosnya anggaran untuk Lapindo tersebut. Karena, pembahasan RAPBN itu terjadi di semua level: fraksi dan paripurna. "Ini tanggungjawab semua partai yang ada di Parlemen," tegasnya.

Menurutnya, masuknya alokasi anggaran dalam APBNP 2013 kemungkinan tidak lepas dari adanya deal antara Golkar-Demokrat. "Saya pikir ini mungkin saja terjadi. Namun ini menurut saya spektrumnya tidak lebih luas dari hanya sekedar deal antara Golkar dan Demokrat," ungkapnya.

Soal lumpur Lapindo sendiri, tambah Saiful Haq menambahkan, sejak awal semua partai tidak jelas memposisikan apakah lumpur Lapindo itu bencana alam atau human error. "Jadi jika terjadi ketidakjelasan soal apakah dibutuhkan postur anggaran untuk penanganan lumpur Lapindo atau tidak, maka itu memang karena sejak awal pemerintah dan parlemen sudah tidak jelas memposisikannya," demikian Saiful Haq.

Sebelumnya, anggota DPR dari PDIP Achmad Basyarah mengaku kecolongan atas disahkannya anggaran untuk Lapindo. Sementara, Ketua DPR Marzuki Alie mengaku tak tahu-menahu. Hal inilah yang ditepis oleh Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie. "Kalau nggak tahu, masak disahkan," katanya tadi malam.

Dia juga membantah ada deal Demokrat atas masalah itu. Menurutnya, wajar pemerintah mengalokasikan dana untuk penanggulangan korban lumpur Lapindo.

"Ya wajarlah. Karena di luar 1 tahun transaksi jual beli. Jual belinya kan batasnya namanya peta terdampak. Di luar transaksi jual belinya itu, itu jual belinya antara Lapindo dengan rakyat. Itu peta terdampak," jelas Ical. [zul]