Dalam politik harusnya ada budaya malu dan budaya menjaga atau menjunjung tinggi kehormatan.
Namun, Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin tidak melihat budaya itu ada dalam Partai Keadilan Sejahtera. Demikian disampaikan Didi kepada Rakyat Merdeka Online, Selasa (18/6).
"PKS rupanya lebih mementingkan mengejar popularitas dan mengejar kepentingan politik sesaat," ujar Didi.
Pernyataan ini menanggapi sikap PKS yang jelas-jelas berseberangan dengan partai koalisi pemerintah. PKS menolak RUU APBN-P 2013 atau kenaikan harga BBM. Sementara, Demokrat, Golkar, PAN, PPP dan PKB serentak menyepakati.
Menurut Didi, budaya malu sudah tidak ada pada PKS yang sudah jelas-jelas melanggar
Code of Conduct Koalisi.
"Kami serahkan sepenuhnya pada rakyat untuk menilai PKS yang cari selamat dengan cara meninggalkan koalisi demi mengalihkan dugaan persoalan-persoalan hukum yang menjerat kader-kader utama mereka," terang Didi.
Sehubungan soal PKS ini ungkap Didi, tentu seluruh pimpinan partai yang tergabung dalam Setgab mengetahui yang terbaik apa yang harus disikapi atau sanksi apa yang harus dijatuhkan terhadap sikap PKS yang memainkan politik dua kaki dan lari dari tanggungjawab.
Sebagaimana telah melanggar
Code of Conduct. Menurut anggota Komisi III DPR itu, yang terbaik tentunya kesadaran PKS sendiri, karena memang sudah tidak sejalan sehubungan sikap mayoritas setgab tentang pengalihan subsidi kepada sektor yang lebih bermanfaat bagi rakyat banyak
Maka mutlak PKS harus mundur secara ksatria dan tarik semua menteri di kabinet. Janganlah menunggu seolah-olah teraniaya, lalu berharap belas kasihan publik untuk bisa dongkrak elektabilitas mereka
Apabila itu yang ada dalam pikiran PKS, menurut Didi hal itu tidak elok dengan hanya mau ikut kebijakan yang enak-enak saja.
"Sementara kebijakan yang tidak popular dan tidak enak, tidak mau ikut menanggung resiko," demikian Didi.
[rsn]
