Berita

sby

Mahasiswa Bergerak Karena Diprovokasi SBY!

SELASA, 18 JUNI 2013 | 02:15 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Tim Advokasi Gerakan Menolak Kenaikan Harga BBM mendesak Polri segera membebaskan mahasiswa yang diciduk saat menggelar unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Segera dibebaskan sekarang juga. Mereka bukan provokator," ujar anggota tim, Adhie M Massardi, kepada wartawan di Cafe Penus, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin (17/6) malam.

Menurut Kordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) itu, para mahasiswa di berbagai daerah bergerak turun ke jalan justru karena diprovokasi Presiden Yudhoyono yang akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Dia pun sangat menyesalkan penanganan represif oleh aparat yang menyebabkan sejumlah wartawan dan puluhan pengunjuk rasa terluka terkena hantaman peluru.


"Tugas Polisi dan TNI sebagaimana diatur Konstitusi adalah menjaga objek-objek vital dan menjaga presiden dan keluarganya. Bukan menjaga kelangsungan kekuasaan," tegas Adhie.

Adhie yang juga Sekretaris Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia mengimbau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia turun tangan memperhatikan sekaligus melakukan investigasi atas pelanggaran HAM yang dilakukan kepolisian dan TNI yang diturunkan untuk menghadang pengunjuk rasa. Hal itu perlu dilakukan karena kategori terstruktur sangat jelas dengan adanya perintah dari presiden ke Kapolri dan Kapolda dengan kepentingan untuk kelangsungan kekuasaan.

Dia juga mengingatkan Komnas HAM turun tangan karena untuk beberapa waktu ke depan aksi menolak kenaikan harga BBM akan berlangsung masif di seluruh Indonesia, terutama dilakukan di kantor-kantor partai politik yang menyetujui kebijakan tersebut, sehingga sangat mungkin aparat melakukan kembali tindakan represifnya. Partai politik yang setuju harga BBM naik adalah Demokrat, Golkar, PAN, PKB dan PPP.

"Komnas HAM harus mengingatkan Kapolri untuk tidak menggunakan cara-cara keji membenturkan warga dengan mahasiswa. Seolah-olah warga menolak aksi mahasiswa padahal mereka adalah preman bayaran," demikian Adhie. [zul]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya