Berita

sby

Mahasiswa Bergerak Karena Diprovokasi SBY!

SELASA, 18 JUNI 2013 | 02:15 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Tim Advokasi Gerakan Menolak Kenaikan Harga BBM mendesak Polri segera membebaskan mahasiswa yang diciduk saat menggelar unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Segera dibebaskan sekarang juga. Mereka bukan provokator," ujar anggota tim, Adhie M Massardi, kepada wartawan di Cafe Penus, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin (17/6) malam.

Menurut Kordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) itu, para mahasiswa di berbagai daerah bergerak turun ke jalan justru karena diprovokasi Presiden Yudhoyono yang akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Dia pun sangat menyesalkan penanganan represif oleh aparat yang menyebabkan sejumlah wartawan dan puluhan pengunjuk rasa terluka terkena hantaman peluru.


"Tugas Polisi dan TNI sebagaimana diatur Konstitusi adalah menjaga objek-objek vital dan menjaga presiden dan keluarganya. Bukan menjaga kelangsungan kekuasaan," tegas Adhie.

Adhie yang juga Sekretaris Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia mengimbau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia turun tangan memperhatikan sekaligus melakukan investigasi atas pelanggaran HAM yang dilakukan kepolisian dan TNI yang diturunkan untuk menghadang pengunjuk rasa. Hal itu perlu dilakukan karena kategori terstruktur sangat jelas dengan adanya perintah dari presiden ke Kapolri dan Kapolda dengan kepentingan untuk kelangsungan kekuasaan.

Dia juga mengingatkan Komnas HAM turun tangan karena untuk beberapa waktu ke depan aksi menolak kenaikan harga BBM akan berlangsung masif di seluruh Indonesia, terutama dilakukan di kantor-kantor partai politik yang menyetujui kebijakan tersebut, sehingga sangat mungkin aparat melakukan kembali tindakan represifnya. Partai politik yang setuju harga BBM naik adalah Demokrat, Golkar, PAN, PKB dan PPP.

"Komnas HAM harus mengingatkan Kapolri untuk tidak menggunakan cara-cara keji membenturkan warga dengan mahasiswa. Seolah-olah warga menolak aksi mahasiswa padahal mereka adalah preman bayaran," demikian Adhie. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya