Ketika Pemerintahan SBY menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) lima tahun lalu yang diikuti dengan penggolontoran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT), hasilnya rakyat tidak sejahtera. Melainkan Partai Demokrat yang berjaya.
Dengan menggunakan jurus mabok tersebut, Demokrat bahkan mampu mengalahkan partai raksasa Golkar dan PDIP pada Pemilihan Umum 2009 lalu.
Hal itu disampaikan Martimus Amin, peneliti senior The Indonesian Reform, (Senin, 17/6), terkait kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM. Menurutnya, SBY kembali melakukan hal yang sama jelang Pemilu 2014.
"Untuk melambungkan suara Partai Demokrat yang sudah demikian terpuruk akibat terlilit berbagai skandal, SBY mencoba menerapkan jurus jitunya kembali. Argumen klise dikemukakan bahwa subisidi BBM akan membuat APBN jebol," ungkapnya sambil mengatakan kebijakan itu akan diikuti BLT, atau dalam bahasa pemerintah saat ini BLSM.
Padahal fakta yang lebih prinsipil harus dibenahi adalah utang luar negeri Pemerintahan SBY yang sangat mengerikan. Jka digabungi melebihi hutang luar negeri pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru.
"Kenapa cicilan pembayaran dan bunga hutang luar negeri dari negara Kapitalis asing yang terus menggelembung dan tidak dinikmati rakyat, tidak pernah diangkat argumensinya oleh SBY justru potensial membuat APBN jebol," jelas Martimus.
Belum lagi pemborosan anggaran dan fasilitas pejabat, serta praktek massif korupsi yang dilakukan baik aparatur pemerintahan SBY dan Partai Demokrat. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selama tujuh tahun kepemimpinan Presiden SBY, sedikitnya Rp 103 triliun uang negara telah dikorupsi.
"Sederhananya kita mencoba menebak pemikiran SBY atas semua hal yang dikemukakan. Jawab SBY 'emang gue pikirin'. Bagi SBY menaikan BBM adalah alokasi dana segar (BLT) buat menyogok rakyat untuk Pemilu 2014," tandas caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra.
[zul]
