Unjuk rasa penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi merupakan hal yang wajar di era demokrasi saat ini.
Karena itu, siapa saja berhak menyalurkan pendapatnya, asalkan tetap dalam koridor yang positif dan baik, seperti tidak menganggu kepentingan umum dan fasiltas negara, termasuk pemerintahan daerah.
Harapan itu disampaikan politikus Partai Demokrat yang akan maju pada pemilihan legislatif 2014 mendatang, Wawan Setiawan (Minggu, 16/6).
Pria yang menjabat Wakil Ketua II DPC Partai Demokrat Kota Tangerang Selatan ini juga akan memantau perkembangan di daerahnya mengenai penolakan kenaikan BBM. Disisi lain partainya akan mengintruksikan fraksi di DPRD agar ikut memantau dan menjelaskan kepada masyarakat mengenai alasan pemerintah menaikan harga BBM.
"Tentunya kader Demokrat akan mengikuti garis partai, terlebih kepala negara adalah Ketua Umum Partai Demokrat sehingga wajib kader demokrat khususnya yang duduk di DPRD mengawal kebijakan pemerintah dan menjelaskan kepada masyarakan alasan kenaikan BBM tersebut," ujar Wawan.
Selain itu tugas kader Demokrat juga diwajibkan mengawal rencana program pemerintah mengenai kompensasi bantuan untuk rakyat dari dampak kenaikan BBM yakni program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang mencapai Total dana kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi Rp 27,9 triliun.
Adapun dana sebesar akan dikucurkan dengan berbagai program seperti program perlindungan sosial terdiri dari program bantuan siswa miskin Rp 7,5 triliun, program keluarga harapan Rp 700 miliar, subsidi pangan atau beras untuk rakyat miskin Rp 4,3 triliun.
Sementara dana pelaksanaan program khusus terdiri BLSM selama 4 bulan sebesar Rp 9,3 triliun dan dana infrastruktur dasar Rp 6 triliun. "Kita akan kawal terus kebijakan pemerintah pusat baik kenaikan BBM maupun kompensasi yang diberikan pemerintah untuk rakyat," kata Wawan kembali.
Wawan berharap masyarakat yang akan berdemo tidak anarkis sesuai dengan jalur koridor yang positif. "Kita harapkan bahwa Tangsel tetap aman, walaupun berdekatan dengan Kota Jakarta. Dengan begitu Tangsel tetap banyak diminati para investor dan tertib," harapnya.
Mengenai kepala daerah Solo yang ikut dengan masyarakat untuk berdemo, Wawan, berharap Walikota Tangsel tidak ikut-kutan untuk turun kejalan berdemo.
"Seharusnya kepala daerah ikut kebijakan pemerintah, jadi Walikota Tangsel jangan ikut-ikutan. Dan kita harapkan Walikota dan jajarannya ikut memantau saja agar demo tetap berjalan dengan baik," tegasnya.
[zul]
