Berita

ILUSTRASI

Politik

PPP Optimis Kepesertaannya di 2 Dapil Batal Dihapus

JUMAT, 14 JUNI 2013 | 19:15 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) optimistis mediasi yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat membatalkan penghapusan kepesertaan PPP di dapil Jawa Barat 2 dan Jawa Tengah 3 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kita sudah menyampaikan permintaan ke Bawaslu untuk memediasi dengan KPU. Kita ingin tabayun, klarifikasi berhadap-hadapan langsung. Tidak sendiri-sendiri dengan pemahaman yang beda. Kita yakin masalah ini bisa selesai," ujar Ketua Bapillu DPP PPP,  Fernita Darwis, usai menjadi pembicara diskusi bertajuk "Minim Persyaratan, Caleg Parpol di Dapil Terancam"  di Media Center Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta, Jumat (14/6).

Fernita mengatakan, pihaknya telah menyampaikan permohanan mediasi ke Bawaslu sehari setelah KPU mengumumkan hasil perbaikan verifikasi bakal calon anggota legislatif pada Senin 10 Juni 2013. Langkah ini ditempuh setelah upaya persuasif ke KPU dilakukan.


"Kita bertemu Ketua KPU tapi disarankan untuk mendatangi Bawaslu. Karenanya persoalannya mudah-mudahan bisa dimediasi oleh Bawaslu," katanya.

Menurut dia, aduan yang disampaikan partainya ke Bawaslu masuk dalam dugaan pelanggaran administrasi, bukan sebagai sengketa pemilu. Sebab objek pengaduan bukanlah menyangkut keputusan tetap, dalam hal ini masih daftar bakal calon sementara, belum masuk daftar calon tetap.

"Kita yakin Bawaslu dan KPU bisa adil," tuturnya.

Fernita menambahkan, sejauh ini pihaknya belum akan melakukan upaya lain bila mediasi yang dilakukan Bawaslu berakhir pahit. PPP katanya, sudah mengajukan caleg di semua dapil sesuai syarat yang berlaku. Sebaliknya, KPU lah yang bermasalah karena PPP punya bukti pada penyerahan awal semua berkas sudah dinyatakan MS alias memenuhi syarat oleh KPU. Masalah lainnya, PPP malah dirugikan oleh KPU karena salah menulis banyak nama caleg antara lain di dapil Sulteng dan NTT.

"Kita ada tim, kita akan rapatkan langkah berikutnya," tandas Fernita.[wid]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya