Berita

ilustrasi/ist

Politik

Demokrat, Lebih Penting Capres Pro Rakyat Ketimbang "Putra Mahkota"

JUMAT, 14 JUNI 2013 | 07:56 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Ibarat uang, konvensi yang akan digelar Partai Demokrat memiliki dua sisi mata yang tak terpisahkan. Di satu sisi menjadi proses politik menjaring calon presiden, tapi di sisi lain mendorong peningkatan elektabilitas Demokrat. Karena itu, akan sangat naif kalau pelaksanaan konvensi hanya bersifat pro forma alias sekedar formalitas belaka.

"Percuma saja kalau Demokrat hanya menjadikan konvensi sebagai cap stempel bagi capres "putra mahkota" karena belum tentu laku dijual ke rakyat. Dengan begitu, capres tersebut juga tak akan mampu menjadi faktor penentu untuk meningkatkan elektabilitas Demokrat," ujar analis politik dari POINT Indonesia, Karel Susetyo, kepada Rakyat Merdeka Online, Jumat (14/6).

Dikatakan dia, instrumen survei secara nasional memang mampu memotret popularitas, elektabilitas dan tingkat kesukaan pemilih pada para capres peserta konvensi. Tapi sebaiknya survei yang dilakukan harus bersifat komprehensif dengan memperhitungkan kemampuan sang figur capres untuk menjadikan Demokrat sebagai pemenang pemilu seperti pada pemilu 2009 lalu.


Untuk itu, saran dia, komite konvensi perlu terlebih dahulu memasukkan unsur "pro rakyat" pada setiap peserta konvensi. Apa yang pernah dibuat dan dikorbankannya untuk rakyat? Lalu seperti apa komitmennya selama ini dalam memperjuangkan nasib rakyat? Dengan begitu, konvensi dapat menghasilkan capres yang pro rakyat.

"Jangan kemudian konvensi hanya dimenangkan oleh figur yang berbasis pencitraan belaka, tanpa jelas komitmen kerakyatannya. Bagaimanapun citra dapat dibentuk dalam sekejap, apalagi kalau di dukung financial yang besar. Sedangkan rekam jejak kerakyatan seorang figur hanya bisa dibangun dengan pengalaman panjang dan komitmen yang kuat," tandasnya.[rsn]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

KPK Usut Pemberian Rp3 Miliar dari Satori ke Rajiv Nasdem

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:08

Rasio Polisi dan Masyarakat Tahun 2025 1:606

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:02

Tilang Elektronik Efektif Tekan Pelanggaran dan Pungli Sepanjang 2025

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:58

Pimpinan DPR Bakal Bergantian Ngantor di Aceh Kawal Pemulihan

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:47

Menag dan Menko PMK Soroti Peran Strategis Pendidikan Islam

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:45

Jubir KPK: Tambang Dikelola Swasta Tak Masuk Lingkup Keuangan Negara

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:37

Posko Kesehatan BNI Hadir Mendukung Pemulihan Warga Terdampak Banjir Bandang Aceh

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:32

Berikut Kesimpulan Rakor Pemulihan Pascabencana DPR dan Pemerintah

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:27

SP3 Korupsi IUP Nikel di Konawe Utara Diterbitkan di Era Nawawi Pomolango

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:10

Trump ancam Hamas dan Iran usai Bertemu Netanyahu

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:04

Selengkapnya