Berita

ilustrasi/ist

Politik

Demokrat, Lebih Penting Capres Pro Rakyat Ketimbang "Putra Mahkota"

JUMAT, 14 JUNI 2013 | 07:56 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Ibarat uang, konvensi yang akan digelar Partai Demokrat memiliki dua sisi mata yang tak terpisahkan. Di satu sisi menjadi proses politik menjaring calon presiden, tapi di sisi lain mendorong peningkatan elektabilitas Demokrat. Karena itu, akan sangat naif kalau pelaksanaan konvensi hanya bersifat pro forma alias sekedar formalitas belaka.

"Percuma saja kalau Demokrat hanya menjadikan konvensi sebagai cap stempel bagi capres "putra mahkota" karena belum tentu laku dijual ke rakyat. Dengan begitu, capres tersebut juga tak akan mampu menjadi faktor penentu untuk meningkatkan elektabilitas Demokrat," ujar analis politik dari POINT Indonesia, Karel Susetyo, kepada Rakyat Merdeka Online, Jumat (14/6).

Dikatakan dia, instrumen survei secara nasional memang mampu memotret popularitas, elektabilitas dan tingkat kesukaan pemilih pada para capres peserta konvensi. Tapi sebaiknya survei yang dilakukan harus bersifat komprehensif dengan memperhitungkan kemampuan sang figur capres untuk menjadikan Demokrat sebagai pemenang pemilu seperti pada pemilu 2009 lalu.


Untuk itu, saran dia, komite konvensi perlu terlebih dahulu memasukkan unsur "pro rakyat" pada setiap peserta konvensi. Apa yang pernah dibuat dan dikorbankannya untuk rakyat? Lalu seperti apa komitmennya selama ini dalam memperjuangkan nasib rakyat? Dengan begitu, konvensi dapat menghasilkan capres yang pro rakyat.

"Jangan kemudian konvensi hanya dimenangkan oleh figur yang berbasis pencitraan belaka, tanpa jelas komitmen kerakyatannya. Bagaimanapun citra dapat dibentuk dalam sekejap, apalagi kalau di dukung financial yang besar. Sedangkan rekam jejak kerakyatan seorang figur hanya bisa dibangun dengan pengalaman panjang dan komitmen yang kuat," tandasnya.[rsn]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya