Kalau tidak dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013, maka defisit akan semakin tinggi, tidak sesuai dengan UU karena melebihi 3 persen, dan pasti ekonomi tidak sehat.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hal tersebut menanggapi Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2012 yang disampaikan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo di Istana Negara, Rabu siang (12/6). Ketika menyampaikan laporan tersebut, Hadi menjelaskan bahwa defisit APBN-P 2012 meningkat dibandingkan APBN 2011.
"Yang berkomentar pemerintah dan DPR mengada-ada (melakukan perubahan APBN 2013) berarti tidak paham. Mengurangi subsidi itu ada tujuannya. Kita harus jadi bangsa yang rasional, tolong kita sama-sama memahami situasi untuk menyelamatkan ekonomi kita," tegas Presiden SBY, dikutip dari presidenri.go.id, Rabu petang (12/6).
Di sisi lain, Presiden bersyukur penggunaan keuangan negara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tapi, ia masih melihat kemungkinan untuk meningkatkannya lagi bila ada langkah perbaikan. SBY menambahkan, memperbaiki penggunaan keuangan negara harus dimulai dari hulu sehingga wilayah hilir juga akan makin baik.
Selama hampir sembilan tahun kepemimpinannya, lanjut SBY, penyimpangan penggunaan keuangan negara lebih terkonsentrasi pada empat area, yaitu pengadaan barang dan jasa, bantuan sosial, pajak, dan perizinan.
"Kalau empat area ini ditangani bersama oleh KPK, BPK, dan BPKP, saya kira kita bisa berbuat lebih baik lagi," Presiden menjelaskan.
Dalam pertemuan dengan BPK tersebut, Presiden juga menjelaskan mengenai target yang belum tercapai. Presiden meminta lain kali penetapan target harus lebih realistik. Penyebabnya target sering meleset adalah karena pemerintah sering terlalu tinggi dalam menetapkan sasaran.
"Kalau mau realistis, mengingat pertumbuhan global terkini, maka pertumbuhan itu antara 6,1 sampai 6,2 persen. Pembicaran dengan DPR, yaitu pertumbuhan 6.3 persen, masih terlalu tinggi. Tapi daripada APBN-P ini tidak jalan, maka kita bisa kompromi di 6.3 persen," ujar Presiden.
[ald]
