Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sudah selayaknya tak hanya jadi penonton dalam ajang Pekan Raya Jakarta (PRJ). Sebab, even yang digelar tiap tahun dalam menyambut HUT Kota Jakarta ini sejak awal dicetus sebetulnya merupakan domain Pemda DKI.
"Jadi kalau sekarang ditarik lagi ke Monas, saya kira mungkin kembali ke rohnya bahwa ini (PRJ) hajatannya Pemda DKI," demikian Mayjen TNI (Purn) Hendardji Soepandji kepada Rakyat Merdeka Online, baru-baru ini.
Purnawirawan TNI AD yang pernah menjabat direktur utama Pusat Pengelola Komplek Kemayoran selama lebih dari setahun ini menuturkan, sejarah awalnya kegiatan PRJ memang pernah dihelat di area Monas, tepatnya di tanah lapang sebelah selatan hingga kemudian muncul keinginan untuk memindahkannya ke area lebih luas.
Namun ketika itu ada beberapa masalah yang menghadang sehingga status pemindahan PRJ dibiarkan mengambang bertahun-tahun. Salah satu masalahnya terkait dana. Sampai masuklah era kepemimpinan gubernur Letjen TNI (Purn) Wiyogo Atmodarminto, proses memindahkan PRJ ke Kemayoran pun terealisasi dengan bantuan dari investor asing.
"Tapi ternyata ada investor, pengelola PRJ bangkrut karena krismon (krisis moneter tahun 1998) lalu diambil alih JIExpo," ulas Hendardji.
Seperti terlihat sampai saat ini pengelolaan PRJ Kemayoran dipegang oleh PT Jakarta International Expo (JIExpo). Sayangnya, ia melihat sejak dikelola PT JIExpo selama bertahun-tahun, peran Pemprov DKI dalam kegiatan PRJ cenderung minim bahkan nyaris terkesan tidak ada. Padahal kegiatan itu milik Pemprov DKI.
"JIExpo kan hanya sebagai EO (event organizer)nya. Tapi siapa pemiliknya? pemiliknya ya Pemda DKI," tekan pesaing Joko Widodo pada Pilkada tahun lalu ini.
Karena itulah ia memandang masuk akal keinginan Gubernur Joko Widodo dan pasangannya Basuki Tjahaja Purnama mengambil alih kegiatan PRJ dari PT JIExpo. Dengan begitu, penyelenggaraannya penuh di tangan Pemprov DKI.
"Tidak seperti sekarang ini seolah-olah hajatan EO, jangan seperti itu," katanya.
Andai pun dalam penyelenggaraan PRJ versi Pemprov nanti ada kepentingan bisnis, menurut Hendardji tidak masalah selama tidak melenceng dari konsep awal menjadikan ajang itu sebagai wadah kreativitas masyarakat Jakarta sekaligus untuk membangun semangat berusaha para pelaku usaha ekonomi nasional.
"Intinya ini adalah pesta rakyat bukan pesta dagang, disitu rohnya," kata Presiden Karate Asia Tenggara (SEAKF) ini mengakhiri
.[wid]
