Pemerintah langsung bergerak merespons kerusuhan yang terjadi di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, Arab Saudi saat antrean tenaga kerja Indonesia (TKI) mengurus Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), terkait kebijakan amnesty/pemutihan dari pemerintah Arab Saudi bagi seluruh warga asing.
Hari ini pemerintah sudah memberangkatkan 19 staf plus 3 ahli medis. Ini melengkapi 80 orang staf petugas melayani 50-an ribu WNI yang tengah mengurus dokumen paspor dan SPLP di Jeddah.
Dari 50-an ribu itu, 48 ribu sudah diproses dokumen memutihkan paspor dan dokumen bermasalah WNI. Dari angka itu, berdasarkan info tadi pagi, sudah 17.800 dokumen selesai dan paspor atau SPLP sudah diberikan Ke WNI.
"Untuk meningkatkan pelayanan WNI mendapatkan dokumen paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Kemlu (Kementerian Luar Negeri) sigap. Patut diapresiasi," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR-RI Ramadhan Pohan (Selasa, 11/6).
Dengan jumlah petugas yang ada plus pengiriman tambahan, menurut Ramadhan, kapasitas KJRI sudah lebih dari cukup.
"Dengan 80 petugas yang ada, sebenarnya sudah bisa layani 300 ribu WNI, jauh di atas angka 50-an ribu WNI yang mau diurus dokumennya. Ketika tiap hari dilayani 5 ribu/per hari, tak ada masalah," imbuh Ramadhan.
Tapi ketika yang datang mengantre 12 ribuan orang, disitu muncul masalah. Ledakan jumlah pengantre ini karena munculnya rumor tak bertanggung jawab bahwa Minggu kemarin adalah hari terakhir pemutihan. Otomatis membuat WNI panik. Padahal, Ramadhan menjelaskan, amnesty dari Arab Saudi berlaku 11 Mei sampai 3 Juli.
Tak hanya penyediaan petugas yang melayani WNI, saat ini juga sudah didirikan tenda-tenda di lingkungan KJRI berikut penyediaan makanan, minuman dan tenaga medis selama pelayanan dokumen WNI TKI/TKW.
Ramadhan menilai hal itu manusiawi dan benar-benar membantu. Karena pendirian tenda di luar lingkungan KJRI harus dihindari karena melanggar aturan dan ketertiban setempat. "Sebagai anggota DPR saya ingin memastikan Kemlu dan jajarannya, mitra Komisi I, sigap dan telaten mengurus warga.
Alhamdulillah, bagus," tandas Ramadhan.
Ramadhan meminta Kemlu, KBRI, KJRI dan semua jajaran terus monitor situasi. Agar 50-an ribu dokumen WNI diselesaikan secara keseluruhan. "Kami di DPR akan ikut mengawal agar semuanya lancar. Kami dukung Kemlu untuk terus koordinasi interdep yang ada dengan BNP2TKI, Kemenaker, Kemkumham, di mana leading-nya tetap Kemlu.
Kepada WNI di mana pun berada, utamanya bermukim di Arab Saudi, Ramadhan mengimbau untuk tetap menahan diri tidak terpancing isu bohong dan provokatif seolah-olah pemerintah tidak peduli.
[zul]
