Berita

Lagi, Orang Demokrat Desak PKS Keluar dari Koalisi

SENIN, 10 JUNI 2013 | 23:37 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Partai Demokrat menyayangkan sikap mendua Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Di satu sisi menentang kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, tapi di sisi lain tetap berada di pemerintahan.

"Harusnya PKS ambil sikap tegas, keluar saja dari koalisi," tegas Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Andi Nurpati ketika ditemui di sela acara pengumuman hasil perbaikan verifikasi daftar calon anggota legislatif oleh KPU, di hotel Borobudur, Jakarta, Senin (10/6).

Dikatakan Andi, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan kebijakan pahit yang harus diambil. Namun, penentangan PKS tersebut sudah melanggar komitmen koalisi, dimana koalisi dibangun untuk mendukung kebijakan dan program-program pemerintah.


"Kebijakan ini harus dilakukan pemerintah karena tidak ada solusi lain terkait inflasi, harga minyak global dan lain-lain. Tapi masyarakat diberi macam-macam kompensasi," ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan sikap PKS yang menunggu keputusan terkait nasib mereka dari Susilo Bambang Yudhoyono tidak pas. Pasalnya, koalisi dilakukan antara partai politik.

"Dalam peraturan disebutkan koalisi pengusung pasangan calon presiden merupakan gabungan dari partai politik. Adapun Pak SBY yang menandatangani karena beliau posisinya sebagai ketua Majelis Tinggi Demokrat," tandasnya. [zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya