Berita

Caleg PKPI yang Paling Banyak Tidak Penuhi Syarat

SENIN, 10 JUNI 2013 | 19:55 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil verifikasi perbaikan berkas administrasi syarat calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pusat. Hasilnya, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tercatat sebagai partai yang paling banyak dinyatakan bakal calonnya tidak memenuhi syarat.

Ketua KPU Husni Kamil Malik menjelaskan, bakal caleg PKPI tidak memenuhi syarat di tiga daerah pemilihan (dapil), yaitu Jawa Barat 5, Jabar 6 dan dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) 1. Dengan begitu, partai besutan Sutiyoso itu tidak punya wakil di tiga dapil tersebut.

"Bakal caleg tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30 persen, atau nomor urut bakal calon dalam tiga orang," ujar dia di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (10/6).


Selain PKPI, ada tiga partai yang bakal calegnya dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU. Ketiga partai tersebut adalah PPP, Gerindra dan PAN. Gerindra tidak memenuhi syarat untuk dapil Jabar 9, PPP di dua dapil, yaitu Jabar 2 dan Jawa Tengah (Jateng) 3, sementara PAN untuk dapil Sumatera Barat (Sumbar) 1.

Husni menjelaskan perbaikan terhadap hasil verifikasi bakal caleg yang diajukan 12 partai politik peserta pemilu dilakukan 23-29 Mei 2013. Berkas yang tidak memenuhi syarat berdasarkan catatan administrasi baik secara individual calon, misalnya tidak melampirkan ijazah atau KTP yang berlaku, maupun kolektif partai politik.

KPU, lanjut dia, akan menyerahkan hasil pencermatan bakal calon dan rancangan daftar calon sementara kepada pimpinan seluruh partai politik atau penghubung partai politik peserta pemilu 2014 . Seluruh parpol akan diberi kesempatan mencermati, foto, nama, jenis kelamin tempat tinggal calon dari setiap dapil.

"Pimpinan parpol diberi kesempaatan memberikan paraf sebagai persetujuan penetapan DCS," katanya.

Setelah proses pencermatan parpol selesai dilakukan dan pimpinan partai politik membubuhkan paraf persetujuan bagi DCS semua dapil, maka KPU akan mengumumkannya ke publik. "KPU akan mengumumkan DCS di media cetak dan elektronik selama lima hari untuk mendapat tanggapan dan masukan masyarakat," demikian Husni.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya