Berita

nawir messi/ist

Politik

KPPU Dukung Pemerintah Berlakukan PMK 78/2013

SENIN, 10 JUNI 2013 | 17:49 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Negara-negara Eropa dan sejumlah negara Asia lainnya telah melakukan berbagai sosialisasi secara langsung untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya merokok, termasuk melalui sejumlah aturan. Beberapa diantaranya yaitu dengan menempelkan bahaya atau akibat merokok di kemasan rokok, pembatasan usia yang boleh mengonsumsi hingga aturan tidak boleh merokok di sejumlah wilayah.

Di Indonesia, aturan yang memperketat larangan merokok mesti terus diperkuat pula lewat berbagai cara. Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Nawir Messi, mendukung pemerintah memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/2013 mengenai Penetapan Golongan dan Tarif Cukai Hasil Tembakau. Di samping perolehan cukai hasil tembakau, pemerintah juga harus memikirkan upaya menyadarkan masyarakat akan bahaya merokok, diantaranya melalui law enforcement yang tegas.

"Pada dasarnya kami setuju dengan aturan pemerintah untuk memperoleh tambahan pajak. Namun, di samping itu pemerintah juga harus memikirkan masyarakat atas dampak kesehatan merokok. Ini harus diikuti oleh aturan-aturan lain. Law enforcement-nya harus tegas," ujar Nawir dalam pernyataan persnya, Senin (10/6).


Menyoroti iklim industri rokok di Indonesia yang sebagian besar masih menganut kekeluargaan, menurutnya dapat membuka peluang terjadinya kartel. Imbasnya, potensi pengaturan harga akan terjadi.

"Ada dua atau tiga pembeli (perusahaan rokok) menguasai pasar maka persaingan relatif rendah. Membuka peluang atau kesempatan terjadinya kartel, terjadinya pengaturan harga yang dikondisikan," paparnya.

Kasus cengkeh di masa lampau sebagai salah satu contoh yang disebutkannya.

"Waktu kasus cengkeh masa lalu, ada GAPPRI membeli cengkeh kepada petani dan menjual kepada anggota. Mereka mengkondisikan pembeli dan mempunyai bargain," ucapnya.

Humas Dirjen Bea Cukai, Haryo Limanseto, mengungkapkan, tujuan dikeluarkannya PMK 78 adalah untuk membentuk iklim persaingan industri rokok yang sehat.

"Supaya industri rokok bersaing di levelnya. Yang besar bersaing dengan yang besar, demikian pula yang menengah dan kecil," lontarnya.

Pemberlakuan PMK Nomor 78/2013 diharapkan juga mampu menambah pemasukan negara.  [ald]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Korea Selatan Diisukan Bersiap Kerahkan Pasukan ke Selat Hormuz

Jumat, 04 September 2026 | 14:18

Purbaya Pamer Penerimaan Pajak Tumbuh 30 Persen Tanpa Naikkan Tarif

Jumat, 04 September 2026 | 13:59

Target Lifting 2027 Diproyeksi Tercapai, Sumur Rakyat Jadi Penopang

Jumat, 04 September 2026 | 13:33

Prabowo Tawarkan 138 Blok Energi Indonesia kepada Investor Rusia

Jumat, 04 September 2026 | 13:33

Gus Kikin Mulai Susun Kepengurusan PBNU di Hari Perdana Ngantor

Jumat, 04 September 2026 | 13:31

Label “No Pork, No Lard” Tak Otomatis Berarti Halal

Jumat, 04 September 2026 | 13:20

Kenaikan Tarif Masuk Ragunan Masih Ramah di Kantong

Jumat, 04 September 2026 | 13:12

Legislator Soroti Anggaran Pemulihan Kantor DPRD NTB-Sulsel Pasca Demo Agustus 2025

Jumat, 04 September 2026 | 13:08

Pembangunan Dapur MBG Pakai APBN Jangan Jadi Beban Negara

Jumat, 04 September 2026 | 13:06

Pemerintah Diminta Evaluasi Harga Eceran Tertinggi Beras

Jumat, 04 September 2026 | 13:01

Selengkapnya