Berita

Ini Syarat Konvensi Demokrat Dongkrak Elektabilitas

RABU, 05 JUNI 2013 | 22:31 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Konvensi partai Demokrat meski belum jelas konsep dan mekanismenya, namun pada satu sisi menunjukkan kecenderungannya sebagai magnet politik yang kuat. Tokoh-tokoh muda dan bukan jadul mulai menunjukkan keseriusannya untuk mengikuti kompetisi. Ada Dahlan Iskan, Gita Wirjawan dan belakangan Anies Baswedan.

"Jelas ini merupakan sinyal positif bahwa konvensi akan mendapatkan apresiasi positif. Namun hal tersebut harus juga memiliki implikasi membaiknya elektabilitas Demokrat pada pemilu 2014," kata analis politik dari POINT Indonesia, Karel Susetyo, kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu (5/6).

Dikatakan dia, komite konvensi Demokrat harus membuat pra syarat yang ketat bagi para calon peserta konvensi. Setidaknya pertama, para calon harus menunjukkan integritasnya dengan tidak terlibat, terindikasi atau ditetapkan sebagai tersangka korupsi.


Kedua, harus sudah teruji kapasitas dan kapabilitasnya dalam memegang jabatan publik. Jangan kemudian baru pernah menjabat sebagai ketua umum ormas lalu merasa pantas menjadi capres. Ketiga, memiliki basis sosial yang jelas dan mempunyai rekam jejak perjuangan kerakyatan yang panjang. Dan terakhir, batasan usia belum masuk kategori lansia. Jangan konvensi malah menjadi ajang reuni para pensiunan atau purnawirawan sepuh.

Dengan prasyarat ini, menurut Karel, akan menghasilkan konvensi yang berkualitas dan enak ditonton. Selain tentunya konvensi menjadi pertarungan ide, gagasan dan pengalaman dari para tokoh untuk memperjuangkan amanat penderitaan rakyat.

"Jelas tokoh yang tak memiliki rekam jejak perjuangan kerakyatan tak akan mampu memiliki roh kerakyatan pula. Dan kalau baru sekarang mau "merakyat", maka sebenarnya itu adalah pencitraan semu. Ini harus diteliti secara jeli oleh komite konvensi," demikian Karel.[dem]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya