Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disarankan untuk keluar dari Sekretariat Gabungan Partai Koalisi kalau tidak bersedia mendukung kebijakan Pemerintah yang akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Karena, Sekretaris Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Farhan Effendy menjelaskan, secara definitif, koalisi itu adalah persekutuan atau aliansi beberapa unsur.
"Karena berasal dari beberapa unsur, tentu saja masing-masing memilik kepentingan sendiri-sendiri," kata Farhan (Senin, 3/6).
Pemerintahan yang effektif acapkali dikaitkan dengan negara yang cukup kuat, legislatif yang mampu menjaga terbentuknya kebijakan yang terencana dan seirama agar pemerintahan bisa menjalankan fungsinya.
Dalam sistem presidensil yang dikombinasi dengan sistem multipartai, ungkap Farhan, kepala negara butuh dukungan dari partai politik dalam sebuah bangunan koalisi untuk mewujudkan pemerintah yang effektif.
Pemerintah effektif adalah pemerintahan yang memiliki otoritas yang cukup untuk merumuskan, membuat dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan publik. Untuk itulah koalisi di eksekutif dan legislatif dibutuhkan. "Jadi, jika PKS tidak membuat koalisi jadi kuat, lebih baik di keluar," kesal Farhan.
[zul]
