Pemerintah berbohong terkait Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Tidak benar BLSM adalah kompensasi hasil pemotongan anggaran BBM bersubsidi seperti dijelaskan pemerintah, karena sebenarnya dibiayai utang negara.
Begitu disampaikan Pengamat Kebijakan Publik, Ichsanuddin Noorsy kepada wartawan di Jakarta, Senin (3/6).
"Soal BLSM bukan bersumber dari penghematan subsidi," tegas dia.
Buktinya menurut Ichsanuddin, tertera di laman situs Asian Development Bank (ADB) bahwa BLSM bersumber dari utang ADB dengan nama singkatan proyek DPS (Development Policy Support Program). Selain itu, BLSM juga dibiayai oleh World Bank dengan sumber utang dengan nama proyek DPLP tahap 3.
"Kenaikan harga BBM sebenarnya hanya untuk menarik uang untuk membayar utang pemerintah ke lembaga-lembaga itu," tegasnya lagi.
Dia membeberkan hal itu diambil pemerintah sebagai langkah karena nilai rupiah sedang jatuh sehingga mengakibatkan tekanan neraca pembayaran di tengah membesarnya bayaran cicilan dan bunga utang luar negeri. Jadi, kegagalan ekonomi yang dicerminkan melemahnya nilai tukar ditanggung oleh rakyat melalui kenaikan BBM.
"Ayo berhitung. Yang jelas BLSM bagian dari suap pemerintah atas gagasan USAID, Bank dunia, dan ADB," ujar dia.
Ichsanuddin menantang pemerintah berdebat membuka komponen biaya sampai membentuk harga jual untuk BBM yang sekitar 690 ribu barel diolah sendiri oleh Indonesia. Menurut dia harga BBM Rp 6500 - Rp 7000 per liter bisa saja diterima sebagai harga pasar. Tapi dengan asumsi harga minyak di Nymex sebesar USD 100 per barrel, seharusnya harga BBM lebih murah untuk 690 ribu barel yang diproduksi sendiri.
"Sama saja pemerintah dusta. Tidak berkah suatu kepemimpinan yang sarat dusta. Rakyatnya kena azab. Berpangkat tidak terhormat, menjabat tidak bermartabat, beramanat tapi bermuslihat," demikian Ichanuddin.
[dem]
