Wakil Ketua KPK Dukung Ide Rizal Ramli Biayai Parpol

Deretan tersangka korupsi mulai dari politisi level walikota hingga menteri, dianggap ekonom senior, Rizal Ramli, menjadi bukti korupsi sistemik yang disebabkan ongkos politik mahal. Menurutnya, untuk mengobati itu harus ada  reformasi pendanaan parpol.

"Parpol didanai saja seperti negara di Eropa, sehingga bisa diaudit dan dilacak, daripada kayak sekarang bilangnya tidak didanai negara tapi praktiknya nyolong ramai-ramai," ungkap Rizal dalam Talkshow "Pemuda Anti Korupsi (Peak): How Corrupt Are We?" di Kampus B, London School of Public Relations, Jakarta, Senin (3/6).

Dia mengatakan, jalan paling "gampang" adalah mengeluarkan Rp 5 triliun untuk partai. Jumlah itu akan terasa tidak ada artinya dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) negara yang lebih dari Rp 1500 triliun.

Menurutnya, jika pendanaan parpol oleh negara diberlakukan maka dapat membuka jalan bagi kaum muda yang potensial namun memiliki kemampuan finansial yang terbatas untuk maju dalam ranah politik.

"Pemuda pemudi yang bagus, dosen yang bagus, bisa masuk jadi pemimpin tanpa uang. Jangan hanya ribut kasus. Selama sistem tidak diubah, ya susah" sambung Rizal.

Dalam kesempatan yang sama, Bambang Widjojanto, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyatakan dukungannya terhadap ide Rizal Ramli.

"Saya dukung gagasan Bang Rizal. Biaya politik memang tinggi, akibatnya penyelenggara itu juga sering menjual otoritasnya atau menjual kewenanganannya," terang Bambang. [ald]