Partai Golkar tidak sepakat kalau Partai Keadilan Sejahtera (PKS) didesak keluar dari Sekretariat Gabungan Partai Pendukung Pemerintah karena menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahar bakar minyak (BBM) bersubsidi.
PKS dinilai akan keluar dengan sendirinya kalau merasa keberadaannya sudah tidak ada gunanya lagi di koalisi.
"Menurut saya nggak usah didesak-desak. Kalau PKS, berada dalam koalisi sudah tidak ada manfaatnya lagi dilihat dari berbagai perspektif, mereka akan dengan ikhlas meninggalkan koalisi," ujar Jurubicara Partai Golkar Tantowi Yahya kepada Rakyat Merdeka Online (Sabtu, 1/6).
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana meminta semua anggota Setgab kompak mendesak Presiden SBY mendepak PKS dari koalisi. "Ya, semua anggota Setgab harus kompak dorong SBY untuk hal itu," ujar Sutan.
PKS memang menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Bahkan, di beberapa daerah, kader PKS sudah menggelar demo menolak kebijakan tersebut. Tantowi menyebut itu urusan PKS.
"Itu urusan internal mereka. Saya yakin dinamika yang terjadi di daerah, pasti diketahui pusat. Apakah itu bagian awal dari keputusan mereka untuk keluar dari koalisi, bisa ya, bisa juga bukan," demikian Tantowi.
[zul]
