Berita

Golkar: PKS Tak Perlu Didesak-desak Keluar dari Setgab

SABTU, 01 JUNI 2013 | 14:40 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Partai Golkar tidak sepakat kalau Partai Keadilan Sejahtera (PKS) didesak keluar dari Sekretariat Gabungan Partai Pendukung Pemerintah karena menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahar bakar minyak (BBM) bersubsidi.

PKS dinilai akan keluar dengan sendirinya kalau merasa keberadaannya sudah tidak ada gunanya lagi di koalisi.

"Menurut saya nggak usah didesak-desak. Kalau PKS, berada dalam koalisi sudah tidak ada manfaatnya lagi dilihat dari berbagai perspektif, mereka akan dengan ikhlas meninggalkan koalisi," ujar Jurubicara Partai Golkar Tantowi Yahya kepada Rakyat Merdeka Online (Sabtu, 1/6).


Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana meminta semua anggota Setgab kompak mendesak Presiden SBY mendepak PKS dari koalisi. "Ya, semua anggota Setgab harus kompak dorong SBY untuk hal itu," ujar Sutan.

PKS memang menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Bahkan, di beberapa daerah, kader PKS sudah menggelar demo menolak kebijakan tersebut. Tantowi menyebut itu urusan PKS.

"Itu urusan internal mereka. Saya yakin dinamika yang terjadi di daerah, pasti diketahui pusat. Apakah itu bagian awal dari keputusan mereka untuk keluar dari koalisi, bisa ya, bisa juga bukan," demikian Tantowi. [zul]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Jawab Tantangan Digital, Bawaslu Jadikan Kampus Laboratorium Demokrasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:54

DPD Ungkap Pola Investor ‘Berjudi’ Properti di Bali, Beli Aset Lalu Jual Lagi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:24

Denny Indrayana Cs Debat Sengit dengan KPU soal Verifikasi Data Calon

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:50

Nakhoda KM Virgo Transport 8 Langsung Ditahan Penyidik

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:20

Digagas di Era Purbaya, Wacana Insentif Motor Listrik Masih Belum Jelas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:59

Saksi Denny Indrayana Ungkap Tak Ada Bahasa Verifikasi Faktual Dokumen Capres-cawapres

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:34

Sjafrie Sematkan Tanda Kehormatan ke Tentara Jepang yang Bantu Atasi Karhutla

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:09

Kader PDIP Berpotensi Jabat Wapres Jika Gibran Didiskualifikasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:55

TNI Hormati Kejagung Imbas Penetapan Kolonel Budi Tersangka Korupsi MBG

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:42

Kemenperin Dukung Impor KRL Bekas dari Jepang, Ini Alasannya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:18

Selengkapnya