Partai Keadilan Sejahtera punya banyak pertimbangan kenapa sampai pada sikap menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Selain masalah pertimbangan ekonomi, dan sosial yang ada di masyarakat saat ini, juga salah satunya terkait peraturan perundang-undangan,
Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menjelaskan, penolakan kenaikan harga BBM ini karena pemerintah tidak lagi menggunakan UU APBN 2013. UU tersebut sebenarnya sudah memberi kesempatan atau ruang kepada pemerintah untuk menaikkan harga BBM.
"Pemerintah tidak menggunakan kesempatan itu. Tetapi melalui rancangan APBN-P 2013. Mereka mengajukan proposal yang didalamnya menghadirkan kenaikan harga BBM dengan segala dampaknya termasuk juga terkait kompensasinya," ungkap Hidayat kepada
Rakyat Merdeka Online (Jumat, 31/5).
"Kalau saja pemerintah memutuskan ini melalui UU APBN 2013, memang ruang untuk menolak itu tidak ada. Karena PKS adalah bagian dari yang ikut menyetujui UU APBN 2013 itu. Tapi ketika pemerintah tidak menggunakan itu, malah kemudian mengajukan melalui APBNP, permasalahannya menjadi berobah. Karena, ruangnya menjadi berbeda. Baik dari sisi peraturan perundang-undangan, maupun sosial-ekonomi," ungkap mantan Presiden PKS ini.
[zul]
