Berita

ilustrasi

Pemerintah Jangan Terlalu Mementingkan Subsidi Barang Dibanding Orang

RABU, 29 MEI 2013 | 13:37 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pemerintah diingatkan harus lebih mementingkan subsidi orang dibanding subsidi barang. Saat ini, terjadi disparitas sangat tinggi antara besaran anggaran subsidi barang dibanding subsidi orang.

Ketua Umum DPP Garda Muda Nasional Kuntum Basa membeberkan sekilas data anggaran subsidi tahun tahun 2012.

Subsidi BBM Rp 193.805 triliun, listrik Rp 80.937 triliun, pangan 17.197 triliun, pupuk Rp 16.228 triliun, benih Rp 1.454 triliun, PSO (Pelayanan Umum) Rp 1.521 triliun, kredit program Rp 1.248 triliun, pajak 4.825 triliun, Lapindo 155 miliar, bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp 23.446 triliun, dan subsidi siswa miskin Rp 3.9 triliun.


"Berdasar data ini, nampak jelas bahwa telah terjadi disparitas yang tinggi antara subsidi barang dengan subsidi orang. Pemerintah masih mementingkan subsidi barang daripada subsidi orang atau SDM," ujar Kuntum (Rabu, 29/5).

"Saya berani mengatakan bahwa subsidi pada barang merupakan pemubaziran dan subsidi pada orang merupakan pencerdasan," sambungnya.

Menurutnya, investasi terbesar negara ini bukanlah terletak pada besarnya devisa ataupun pendapatan negara ini dari berbagai aspek. Namun lebih dari itu bahwa peningkatan mutu SDM pendidikan merupakan investasi terbesar sesungguhnya.

"Nah, kalau ini tidak segera dibenahi, maka yakinlah hingga 100 tahun ke depan bangsa kita sulit untuk bisa bersaing dengan negara-negara maju," imbuh mantan Ketua Umum HMI Cabang Ciputat ini.

Karena itu, Kuntum mengamini apa yang disampaikan ekonom Aviliani dalam Diskusi Terbuka Dari Reformasi Politik Menuju Reformasi Ekonomi, Senin (27/5), yang juga dihadiri sejumlah tokoh, termasuk Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Aviliani berbicara tentang fiscal policy terkait subsidi pada barang atau subsidi pada orang dan tentang pentingnya mapping tenaga kerja dan pendidikan.

"Disini, selain mengajak masyarakat kita untuk menggenjot perubahan, tentu pula saya berharap pada menteri-menteri kabinet SBY untuk segera melakukan mapping pendidikan dan ketenagakerjaan, seimbang dengan apa yang sudah dilakukan pemerintah saat ini melalui MP3EI," demikian Kuntum.  [zul]

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

UPDATE

Diminati Klub Azerbaijan, Persib Siap Lepas Eliano Reijnders?

Sabtu, 04 April 2026 | 15:58

Investasi Emas untuk Keuntungan Maksimal: Mengapa Harus Disimpan dalam Jangka Panjang?

Sabtu, 04 April 2026 | 15:37

Harga Plastik Melonjak, Pengamat Ingatkan Dampaknya Bisa Lebih Berbahaya dari BBM

Sabtu, 04 April 2026 | 14:49

DPR Minta ASN yang WFH Dipantau Ketat!

Sabtu, 04 April 2026 | 14:31

Komisi V DPR Minta Pemerintah Lakukan Pemilihan Terdampak Gempa Sulut-Malut

Sabtu, 04 April 2026 | 14:00

DPR Minta Pemda Pertahankan Guru PPPK Paruh Waktu di Tengah Efisiensi Anggaran

Sabtu, 04 April 2026 | 13:47

Trump Digugat Dua Lusin Negara Bagian Terkait Pemilu

Sabtu, 04 April 2026 | 13:24

Daftar Tayang Bioskop April 2026: Dari Petualangan Galaksi Mario hingga Ketegangan Horor Lokal

Sabtu, 04 April 2026 | 13:22

Ledakan di Markas PBB Lebanon Kembali Lukai 3 Prajurit TNI, 2 Luka Serius

Sabtu, 04 April 2026 | 13:01

Sindiran Iran ke AS Menggema di Tengah “Pembersihan” Pentagon

Sabtu, 04 April 2026 | 12:51

Selengkapnya