Berita

presiden sby

Ruhut Sitompul: Rakyat Indonesia harusnya Bangga Presiden Dapat Penghargaan

RABU, 29 MEI 2013 | 10:28 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Rakyat Indonesia harusnya bangga Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menerima penghargaan internasional World Statesman Award 2013 dari lembaga Appeal of Conscience Foundation (ACF).

Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul, menyebutkan banyak kepala negara sebelumnya juga menerima penghargaan yang sama. "Mestinya kita harus bangga Presiden kita mendapat itu," ujar Ruhut kepada Rakyat Merdeka Online kemarin.

Ruhut pun menanggapi penilaian sebagian anggota masyarakat dan LSM yang menyebut Presiden tidak layak menerima penghargaan itu karena masih adanya aksi kekerasan yang dialami oleh kelompok minoritas.


Menurut Ruhut, para pemrotes tersebut tidak membaca sejarah perjalanan Indonesia secara utuh. Saat ini, kata Ruhut, kita berada di alam reformasi, yang berbeda dengan zaman orde baru.

"Inti dari reformasi, harus pro rakyat, jadikan hukum sebagai panglima dan demokrasi dikedepankan. Dimana salahnya Pak SBY. Dia kan melaksanakan semua itu," ungkap Ruhut.

Setiap ada aksi kekerasan yang dilakukan kelompok tertentu di tengah masyarakat, tegas Ruhut, sikap SBY tegas menolaknya. Tapi, SBY menyerahkannya kepada proses hukum.

"Tapi hukum harus dipatuhi. Kekuasaan presiden kan sudah dikurangi. Beda dengan zaman Pak Harto. Boleh SBY ikut campur? Katanya hukum harus ditegakkan," ungkap Ruhut.

Karena itu, Ruhut kesal dengan sekompok masyarakat yang setiap ada kejadian di kabupaten atau kota tertentu, langsung menyebut pemerintah tidak becus."Pemerintah yang mana. Pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen," sergah Ruhut.

Apalagi, masih kata Ruhut, sebenarnya yang harus pertama diminta pertanggungjawaban adalah para kepala daerah tempat kejadian aksi kekerasan tersebut berlangsung. "Sekarang apa-apa Presiden harus bertanggung jawab walaupun kejadiannya di kabupaten atau kota, seperti di Bekasi," tandasnya. [zul]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Jawab Tantangan Digital, Bawaslu Jadikan Kampus Laboratorium Demokrasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:54

DPD Ungkap Pola Investor ‘Berjudi’ Properti di Bali, Beli Aset Lalu Jual Lagi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:24

Denny Indrayana Cs Debat Sengit dengan KPU soal Verifikasi Data Calon

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:50

Nakhoda KM Virgo Transport 8 Langsung Ditahan Penyidik

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:20

Digagas di Era Purbaya, Wacana Insentif Motor Listrik Masih Belum Jelas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:59

Saksi Denny Indrayana Ungkap Tak Ada Bahasa Verifikasi Faktual Dokumen Capres-cawapres

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:34

Sjafrie Sematkan Tanda Kehormatan ke Tentara Jepang yang Bantu Atasi Karhutla

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:09

Kader PDIP Berpotensi Jabat Wapres Jika Gibran Didiskualifikasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:55

TNI Hormati Kejagung Imbas Penetapan Kolonel Budi Tersangka Korupsi MBG

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:42

Kemenperin Dukung Impor KRL Bekas dari Jepang, Ini Alasannya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:18

Selengkapnya